REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA---Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany mengatakan DA, istri dari pegawai Dispenda DW yang diduga memiliki harta kekayaan tidak wajar, masih tercatat sebagai pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak."DA kan sekarang ada di kantor, memang dia tidak termasuk yang sekarang sedang diperiksa," ujarnya dalam pertemuan dengan pemimpin media.
Namun, menurut Fuad, DA telah dibebastugaskan dari tugas operasional sehari-hari walaupun yang bersangkutan belum terbukti bersalah. "Dia belum dinyatakan bersalah, kita hanya antisipatif. Ini kan negara hukum, buktikan dulu kalau memang terbukti baru kita ambil tindakan hukum," ujarnya.
Fuad menambahkan, dirinya tidak dapat memberikan status pemberhentian dengan tidak hormat atau pemecatan sebelum muncul kepastian status hukum DA.
"Bukan berarti kita pecat, karena kita kan tidak bisa kalau belum ada bukti dia bersalah. Sementara tidak ada masalah dengan dia," katanya.
Fuad menyakinkan sistem reformasi birokrasi saat ini telah memperkecil ruang bagi para pegawai dan pejabat eselon Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan penyelewengan.
Apalagi, para pegawai setiap tahun rutin memberikan surat pemberitahuan (SPT) dan para pejabat eselon wajib menyerahkan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kita sudah cukup ketat sekarang, semua informasi mengenai SPT-nya, laporan harta kekayaan pejabat itu semua harus dilakukan. Jadi reformasi yang kita lakukan saat ini semakin memperkecil peluang buat pegawai atau pejabat untuk melakukan penyimpangan," kata Fuad.
Untuk itu, dia meminta agar pegawai pajak tidak diberikan stigma buruk suka melakukan penyelewengan dan pasti memiliki kekayaan berlebih, karena masih banyak pegawai pajak yang jujur dan bekerja penuh dedikasi.
"Jangan digeneralisir, kasihan. Di pajak banyak anak-anak yang baik, pegawai yang jujur banyak sekali, saya jamin itu. Masyarakat harus mengetahui jika sebagian besar pegawai pajak masih banyak yang jujur dan bekerja penuh dedikasi," kata Fuad.
Ikuti Whatsapp Channel Republika