REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -— Saat ini, pemerintah menjalankan pengurangan jumlah pengawai negeri sipil (PNS). Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR, Hakam Naja, pengurangan PNS ini diperlukan, soalnya, belanja pegawai di beberapa daerah sudah sangat besar. Bahkan, ada daerah dengan belanja pegawai yang mencapai 80 persen dari total anggaran daerahnya.
"Ini tidak boleh terjadi. Makanya, langkah awal itu harus downsizing. Ke depan rightsizing. Sekarang dalam tahap pegurangan. Biar agak langsing. Karena sekarang tidak sehat," katanya ketika dihubungi, Kamis (1/3).
Ia berharap, di 2011 terjadi perubahan sikap, yaitu memperbanyak jumlah mereka yang pensiun ketimbang pengangkatan. Di 2011 sendiri pertumbuhannya sudah negatif dengan jumlah minus 50 ribu. "Ini harus jadi langkah yang serius ke depan. Ditata benar birokrasi."
Apalagi, jelasnya, banyak dari PNS itu yang tidak memiliki kualitas yang memadai. Ini sesuai dengan pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Azwar Abubakar, yaitu banyak PNS yang tidak memiliki kompetensi memadai.