REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kementerian Sosial akan mengatasi dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan mengoptimalkan program-program pemberdayaan fakir miskin, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).
"Kementerian Sosial akan mengoptimalkan program-program yang sudah ada seperti PKH karena memberikan dampak bagi keluarga miskin," kata Direktur Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Edi Suharto, di Jakarta, Selasa (28/2)
PKH merupakan program pemberdayaan warga miskin melalui peningkatan akses pada kesehatan dan pendidikan. Optimalisasi PKH itu penting untuk mengantisipasi rencana kenaikan BBM yang diberlakukan mulai 1 April 2012, namun kenaikan itu diperkirakan berimbas pada membengkaknya jumlah warga miskin.
Oleh karena itu, Kemensos akan menggenjot PKH yang mulai 2012 disalurkan ke 33 provinsi dan menjangkau 166 kabupaten di Indonesia.
"Saat ini, pemerintah juga sedang menggodok mekanisme program bantuan untuk warga miskin yang terimbas kenaikan harga BBM yaitu melalui Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM)," katanya.
BLSM akan menjadi pengganti Bantuan Langsung Tunai (BLT) saat ini masih dibahas pemerintah, namun Kementerian Sosial sendiri belum bisa merinci bagaimana mekanisme penyalurannya kepada rakyat miskin.
Karena masih dibahas, maka mekanisme pembayarannya belum dapat dipastikan, tapi merupakan program bantuan pendampingan bagi warga miskin yang sebelumnya juga mendapatkan bantuan seperti raskin.
Kenaikan BBM berdampak pada jumlah warga miskin yang akan bertambah, apalagi dampak kenaikan BBM sudah pasti akan banyak pegawai perusahaan yang terkena PHK. Warga yang mapan dalam pendapatan pun akan jatuh miskin jika tidak punya penghasilan.
Untuk PKH sendiri, Kementerian Sosial akan memberikan bantuan untuk 1.516.000 keluarga sangat miskin (KSM) di 166 kabupaten pada 2012. Sementara pada 2013 sasaran PKH mencapai 2.400.000 KSM di 497 kabupaten, dan 2014 tiga juta KSM di 497 kabupaten.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
