REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak 115 peserta dari 22 negara mengikuti Pelatihan Desktop Keamanan Maritim dan kursus Hukum Laut Ke-3 atau "Maritime Security Desktop Exercise and Law of The Sea Coures" di Jakarta, Selasa (28/2). Pelatihan itu diselenggarakan atas kerja sama antara yang diselenggarakan Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) dengan Australian Custom Border Protection Service (ACBPS) dan Border Protection Command (BPC) Australia.
Ke-22 negara itu antara lain, Australia, Bangladesh, Brunei, China, Filipina, Hongkong, Indonesia, Kamboja, Korsel, Laos, Malaysia, Myanmar, Pakistan, Singapura, Srilangka, Thailand, dan Vietnam (anggota Heads of Asian Coast Guard Agencies (HACGA). Sementara negara yang bukan anggota HACGA, yakni Maladewa, Papua Nugini, dan Timor Leste.
Di sela-sela pelatihan itu, Kepala Pusat Penyiapan Kebijakan Keamanan Laut Bakorkamla, Brigjen Pol A J Benny Mokalu, mengatakan pelatihan itu dalam rangka peningkatan kemampuan aparat penegak hukum di laut dalam menangani pelanggaran hukum di laut. "Kami melakukan latihan ini untuk meningkatkan kemampuan yang ada, baik kepolisian, TNI AL maupun Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)," katanya.
Selain hukum laut nasional, kata dia, dalam pelatihan ini juga akan diberikan materi tentang penanganan penyelundupan manusia, perompakan di laut, pencurian ikan, dan pencemaran laut. Ia mengharapkan latihan yang sudah dilaksanakan sebanyak tiga kali ini dapat diaplikasikan secara nyata oleh para peserta, sehingga mengurangi komplain dari para pengguna jasa kemaritiman dan mereka merasa aman di laut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
