REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) merilis hasil evaluasi akuntabilitas kinerja kementerian atau lembaga pemerintahan pada 2011. Dari hasil evaluasi tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendapatkan nilai A sedangkan Kejaksaan Agung mendapatkan nilai terburuk yaitu C.

Menteri PAN dan RB, Azwar Abubakar mengatakan penilaian tersebut bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, kompeten dan melayani masyarakat. Maka itu perlu dilakukan pembenahan secara menyeluruh jajaran aparatur pemerintah.

"Untuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur, dilaksanakan melalui penguatan dan penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang dapat mendorong organisasi pemerintah lebih akuntabel dan transparan. Hal ini akan mempersempit peluang terjadinya korupsi," kata Azwar Abubakar dalam penyerahan penghargaan kepada KPK dan BPK yang meraih nilai A di Kantor Kemenpan dan RB, Jakarta, Selasa (28/2).

Dalam hasil evaluasi tersebut, hanya dua kementerian/lembaga yang memperoleh nilai A (sangat baik) yaitu KPK dan BPK. Sedangkan kementerian/lembaga yang meraih nilai B (baik) terdapat 17 lembaga di antaranya yaitu Kemenpan dan RB, Kementerian Hukum dan HAM serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Sebanyak 49 kementerian/lembaga meraih nilai CC (cukup baik) di antaranya Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Markas Besar TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Ada sebanyak 14 kementerian/lembaga yang mendapatkan nilai C (agak kurang) di antaranya Kejaksaan Agung, Komnas HAM dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Ikuti Whatsapp Channel Republika