REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA---Segala bentuk rencana bantuan pemerintah akibat rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) tidak memiliki arah yang jelas terhadap pengentasan kemiskinan. "Gejolak pasar minyak dunia semakin membuat kondisi perekonomian Indonesia tidak menyenangkan dan isu kenaikan BBM pun makin berkembang baik di tataran pengambil kebijakan maupun di tingkat pasar," ujar anggota Komisi IV DPR RI, Ma'mur Hasanuddin.
Namun ia menambahkan, segala program yang dimiliki pemerintah seperti bantuan langsung tunai dan program lainnya ke kelompok masyarakat, tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap penanggulangan kemiskinan. "Padahal, program-program instan ini sudah berjalan hampir dua periode kepemimpinan negara. Pemerintah seolah-olah kehabisan akal untuk menyusun program strategis menanggulangi kemiskinan," ujarnya.
Dia mengatakan, Menteri Sosial sudah mengakui bahwa BLT sebagai program andalan pencitraan ini bukan solusi dalam menanggulangi kemiskinan. Namun, BLT ini hanya solusi singkat pada stabilisasi daya beli masyarakat. Program ini pun kembali akan marak pada April hingga November tahun ini seiring kenaikan BBM yang direncanakan naik pada bulan tersebut.
Banyak program-program pemberdayaan di tiap kementerian yang sudah berjalan, semisal KUBE (Kelompok Usaha Bersama) di Kemensos, PUAP (Program Usaha Agribisnis Perdesaan) di Kementan, PUMP (Program Usaha Mina Perdesaan) di KKP, dan beberapa LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) baik di kementerian maupun BUMN.
Namun hingga saat ini, ia menambahkan, angka kemiskinan masih tidak stabil. Apalagi jika BBM kemudian dinaikan, maka itu dimungkinkan semakin menambah angka kemiskinan negara ini. "Perubahan APBN 2012, yang dikejar untuk merevisi amanat tidak menaikkan BBM tahun ini, harus dibarengi dengan perencanaan yang matang agar angka kemiskinan tidak membludak akibat BBM yang naik," ujarnya.
Menurut dia, jangan sampai kenaikan BBM itu hanya dibarengi solusi ritual penanganan stabilisasi daya beli pada masyarakat kurang mampu dimana solusi ini hanya bersifat sementara dan sangat tidak mendidik. Selain itu, dampak isu kenaikan BBM ini bukan saja harus diantisipasi jangka panjang pasca eksekusi kenaikan, tetapi juga untuk jangka pendek. "Sekarang ini hanya isu saja telah menggoyang inflasi yang cukup signifikan. Bahkan bukan hanya itu, pasar saham dan nilai tukar rupiah pun terpengaruh,"ujarnya.
Terhadap kondisi pasar yang tidak menentu akibat rencana kenaikan BBM itu, pemerintah diharapkan melakukan terobosan agar ekonomi negara tidak terguncang. Guncangan ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan berpengaruh pada kehidupan petani dan nelayan pesisir. "Kedua kelompok masyarakat ini paling memberikan kontribusi besarnya angka kemiskinan di Indonesia. Karenanya dalam rencana kenaikan BBM ini, sebaiknya pemerintah menyusun juga rencana pengentasan kemiskinan perdesaan dan pesisir," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika