REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wilayah Laut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diperkirakan mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Wilayah itu sama saja dengan dua pertiga didominasi laut dan sepertiganya daratan. Sayangnya, penjagaan wilayah laut Indonesia masih belum maksimal sebab banyak masalah yang terjadi di lautan.

"Illegal fishing, human traffiking, kelompok bajak laut, penyelundupan orangutan, dan berbagai kriminal laut lainnya bermunculan di wilayah lautan Indonesia," ujar pengamat maritim Hasyim Djalal dalam acara Maritime Security and Lawa of the Sea Course di Jakarta, Selasa (28/2).

Menurut Hasyim, kasus pembajakan di Somalia dan armed robbery yang terjadi di Selat Malaka menjadi catatan penting bagi negara Indonesia. Karena itu, pihaknya mengimbau agar aparat melakukan tindakan preventif di kawasan regional.

"Di laut Kalimantan Mindanau, Aceh, maupun daerah perbatasan lain banyak ditemukan pelanggaran maritime akibat tidak ada penjagaan," katanya.

Kepala Badan Koordinasi Keamanan Laut Laksamana Madya Didik Heru Purnomo mengatakan, setidaknya ada 92 pulau kecil perbatasan, yang 12 pulau itu butuh perhatian khusus karena berada di titik terluar.

Karena itu, pihaknya berupaya menegakkan hukum di laut, dan berupaya menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran nelayan maupun jalur perdagangan agar berjalan aman. Karena jika tidak maka sangat mungkin jalur lautan yang tidak terjangkau itu bakal dikuasai pajak laut. "Pencurian kekayaan laut, termasuk pencemaran laut, hingga penyelundupan senjata masih berlangsung. Dan ini menjadi tugas kami," ungkapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika