REPUBLIKA.CO.ID, Perpustakaan Nasional saat ini melakukan pemetaan minat baca masyarakat karena menurut pendapat umum minat baca masyarakat Indonesia perlu ditingkatkan.
Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca Perpustakaan Nasional, M Syarif Bando menyampaikan itu ketika menghadiri rapat koordinasi perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2012 di Palembang, Senin.
Menurut dia, mereka akan melakukan kajian minat baca terhadap dosen dan mahasiswa untuk kelompok pertama kemudian kedua siswa dan guru dan ketiga masyarakat umum.
Terkait dengan persoalan tersebut dalam waktu dekat mereka akan melakukan pemetaan untuk itu. “Dan dengan begitu nantinya juga akan diketahui aspek-aspek paling berpengaruh terkait dengan masalah kurikulum di sekolah dan perguruan tinggi,” katanya.
Sementara itu, Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Pemprov Sumsel Aidit Aziz mengimbau kepada bupati/wali kota agar dapat menganggarkan dana untuk kantor dan bagian perpustakaan. “Minat baca di daerah tersebut harus ditingkatkan, karena dengan banyak membaca menambah pengetahuan,” ujar dia.
Melalui rapat koordinasi perpustakaan ini diharapkan nantinya keluar rekomendasi yang nantinya bisa diterapkan di lapangan. Ia juga berharap, di satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) ada perpustakaan sehingga dalam hal ini pegawai negeri sipil harus meningkat minat bacanya.
Sekarang ini di masing-masing SKPD sudah ada perpustakaannya, tetapi tidak dikelola secara maksimal dan diharapkan nantinya dikelolah dengan baik sehingga PNS itu timbul minat bacanya dan tentu saja dibarengi dengan fasilitas ruangan yang baik pula, katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Perpustakaan Provinsi Sumsel HM Asnawi HD menyatakan, rapat koordinasi itu dilaksanakan untuk mengevaluasi program-program perpustakaan pada tahun 2011 lalu.
Dari hasil evaluasi itu akan dilihat keberhasilan dan permasalahan yang dihadapi tentunya bakal banyak menerima masukan dari kabupaten dan kota terhadap pengembangan perpustakaan, kata Asnawi menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika