REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan menjadi 4-5 persen pada 2025 melalui pelaksanaan Masterplan Program Percepatan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI).
"Kami punya visi pada 2025 mempunyai PDB per kapita 15 ribu sekian, angka kemiskinan 4-5 persen, mudah-mudahan bisa lebih rendah, dan untuk merealisasikan itu perlu perencanaan sistematis," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida S Alisjahbana seusai rapat koordinasi di Jakarta, Jumat (24/2).
Armida menjelaskan target 4-5 persen tersebut sudah realitis mengingat pemerintah secara bertahap menurunkan target penurunan angka kemiskinan dan kesenjangan antara Jakarta dengan wilayah lain di Indonesia masih tinggi.
"Pada 2012, target 10,5-11,5 persen, nanti 2015 sebesar 8-10 persen, 2020 kira-kira 6-7 persen, bisa lebih rendah lagi tergantung pertumbuhan ekonomi bagus atau tidak. Dan pada 2025 kita mengharapkan tidak lebih besar dari 4-5 persen," ujarnya.
Armida mengatakan pemerintah mulai merealisasi program MP3KI tersebut melalui penajaman pelaksanaan empat kluster yang saat ini telah berjalan dalam rencana pembangunan jangka panjang dan menengah hingga 2014.
"Kami akan mempertajam target dan melakukan sinergi dari program empat kluster, antar pemerintah pusat dan daerah, karena saat ini pelaksanaan program tersebut banyak yang masih berjalan sendiri-sendiri," ujarnya.
Kemudian, setelah 2014, pemerintah mulai melakukan transformasi untuk program kluster satu terkait implementasi UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang mengharuskan terbentuknya BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
"Karena mulai 2014 UU BPJS sudah jalan, Jamkesmas itu otomatis masuk ke BPJS kesehatan, ini harus disiapkan. Satu lagi BPJS ketenagakerjaan untuk asuransi kecelakaan kerja, pensiun dan sebagainya nanti ditransformasikan, mulai disiapkan 2015," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika