REPUBLIKA.CO.ID, BENGKULU---Berawal dari unjuk rasa, warga transmigran di Kabupaten Muko Muko, Bengkulu, terlibat bentrokan dengan anggota kepolisian. Ini karena pendemo memaksa masuk kantor DPRD setempat.
Saat akan menuju kantor DPRD Muko Muko, pengunjuk rasa ditahan oleh pihak kepolisian setempat karena di gedung wakil rakyat itu saat ini akan berlangsung rapat paripurna istimewa HUT daerah ini.
Namun aksi saling pukul warga transmigran dan anggota polisi itu segera dicegah oleh koordinator demonstran dan Wakil Kepolisian Resor setempat Kompol Dharma S.Ik.
Kompol Dharma di hadapan ratusan warga transmigran berharap agar pengunjuk rasa tidak memaksa menemui anggota DPRD setempat yang saat ini tengah menggelar rapat paripurna istimewa hari ulang tahun (HUT) daerah ini ke IX. "Kami minta supaya warga bersikap baik dan tidak berbuat anarkis karena saat ini anggota DPRD sedang mengadakan rapat," kata dia.
Ia meminta warga yang datang itu bisa diajak kerja sama, serta menyampaikan aspirasi dengan baik karena polisi tidak akan menghalangi niat dari warga sepanjang tidak melakukan tindakan kekerasan.
Sementara itu aksi saling pukul warga dengan polisi terjadi karena sebelumnya ratusan pengunjuk rasa itu tidak berhasil meminta Bupati Muko Muko Ichwan Yunus menemui mereka sehingga aksi mereka lanjutkan ke kantor DPRD setempat.
Kami minta agar saudara tidak melakukan hal-hal yang mengganggu karena saat ini pemerintah ingin membangun dengan kondusif," kata Ichwan di depan teras kantor DPRD setempat.
Ia tidak setuju bila aspirasi yang disampaikan oleh warga itu bahwa pemerintah setempat belum dan tidak merata dalam melakukan pembangunan di daerah ini.
"Kami telah berusaha agar setiap daerah dibangun dan kami tidak pernah membedakan itu. Sekarang saya tanya pembangunan apa yang kalian maksud belum dibangun," kata Ichwan bertanya kepada perwakilan aksi demonstran.
Pemerintah setempat kata dia, akan membantu warga bahkan memberikan solusi yang terbaik agar fasilitas desa itu tidak hilang.
"Memangnya berapa luas tanah fasilitas desa yang digugat jika perlu kita ganti dengan yang baru agar masyarakat puas," kata dia menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika