REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai reformasi yang berjalan sekarang ini harus diubah.

"Setelah 14 tahun berjalan, reformasi tidak membawa banyak kebaikan. Tentu harus diubah sehingga segala sesuatunya konstruktif," ujar Presiden saat membuka Musyawarah Nasional IX Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI POLRI (GM FKPPI) Tahun 2012 di asrama haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Jumat (24/2),

Menurutnya, salah satu hal yang dijadikan parameter adalah banyaknya aksi kekerasan belakangan ini. Sudah lebih 10 tahun reformasi, ia merasakan adanya ekses dan penyimpangan dalam penggunaan kebebasan. Akibatnya, terjadi ketidaktertiban sosial, aksi kekerasan, dan penggunaan hak dan kewajiban yang kelewat batas.

Menurutnya, hal tersebut harus menjadi koreksi bagi bangsa dan negara. "Seluruh rakyat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, kita lakukan koreksi seperlunya," katanya. Tetapi tidak perlu sampai mengubah landasan dan sistem negara yang dianut sekarang yakni demokrasi.

"Tidak perlu sampai koreksi sejarah yang seringkali harganya mahal," katanya. Demokrasi, lanjut Presiden SBY harus tetap terjaga dan tidak boleh dimundurkan seperti penegakan Ham, hak-hak warga negara hingga ruang partisipasi publik harus tetap dibuka lebar. Ia meminta agar semua hak dan kebebasan digunakan secara patuh dan tidak melebihi kepatutannya.

Karena, harus pula diakui jika di era reformasi dan demokrasi sekarang ini dianggap sebagian besar telah membawa kebaikan. Meskipun, ada daya yang melemah dari sistem tersebut yakni rasa solidaritas dan rasa persatuan dan kesatuan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika