REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Bantuan langsung kepada masyarakat untuk antisipasi kenaikan harga BBM belum ditemukan bagaimana bentuknya. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dalam rapat sidang cabinet paripurna mengaku belum tahu bentuk bantuan langsung yang akan diberikan. SBY mempertimbangkan opsinya, apakah sama dengan bantuan tunai langsung (BLT), melakukan modifikasi, atau tambahan baru yang dirasa lebih tepat.
Namun, Menteri ESDM, Jero Wacik, mengemukakan alternatif usulan bentuk bantuan itu. “Lagi dikaji. Ada tunai. Ada uang transpor untuk rakyat yang naik angkot dan bus. Kasih kupon uang transport. Biar rakyat tidak beratlah,” katanya saat ditemui, Rabu (22/2).
Ia mengakui kenaikan harga BBM pasti akan berdampak langsung kepada masyarakat, terutama yang menengah ke bawah. Kenaikan harga BBM, kata dia, akan diajukan sebelum April mendatang. “Kalau bisa awal Maret sudah maju.”
Jero Wacik juga mengaku belum bisa memberikan perincian kenaikan harga BBM dan masih harus dibahas dengan DPR. Setelah itu, barulah bisa dipastikan besaran angka kenaikan harga.
Harga produksi BBM saat ini mencapai Rp 8.200 per liternya. Pemerintah memberikan subsidi Rp 3.700 per liter. Saat ini, sedang dikaji kemungkinan untuk mengurangi subsidi tersebut. Pilihannya, mengurangi Rp 500, Rp 1.000, atau Rp 1.500. Artinya, dengan pengurangan subsidi tersebut, harga BBM yang sekarang Rp 4.500 bisa jadi mengalami kenaikan.