REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat ekonomi Faisal Basri menilai program pemerintah yang menggandeng pengusaha asing besar untuk pengembangan industri pangan tak berpihak kepada rakyat kecil.

''Itulah salah satu sebab Indonesia belum bisa merasakan kedaulatan pangan,'' ujarnya.  Menurut Faisal, pemerintah seharusnya mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

"Harusnya petani kecil yang dibantu dan didorong," ujar dia, Selasa (21/2). Menurutnya, subsidi BBM yang mencapai Rp 130 triliun sangat tinggi. Sementara itu, ia berpendapat saluran irigasi yang kondisinya baik hanya sekitar 50 persen saja.

Menurut dia, subsidi sebanyak itu bisa digunakan untuk memperbaiki saluran irigasi dan memperkuat benih. "(Alokasi subsidi) Benih hanya 118 Miliar, kalau BBM Rp 130 triliun," ujar dia.

Selain belum bisa berdaulat pangan, menurutnya, Indonesia juga mengalami defisit bidang energi, perindustrian dan keuangan. Kerugian di bidang energi, ia nilai kian tak terkendali dengan menembus 25 miliar dolar USD. Sejak tahun 2008, Indonesia juga mengalami defisit manufaktur. Untuk menutup defisit itu, Indonesia semakin banyak mengekspor hasil tambang dan perkebunan.

Hal itu menyebabkan Indonesia harus melakukan ekspansi lahan hingga kerap menimbulkan konflik baru. "Kedaulatan Indonesia bukannya nggak ada, tapi tergerus," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika