REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah menyiapkan kerja sama internasional untuk menjaga ketahanan pangan Indonesia, khususnya untuk rantai pasokan. "Jadi ini semacam kerja sama internasional untuk menjaga ketahanan pangan yaitu untuk menjaga rantai pasokan, misalnya memperkuat jaringan ASEAN +3 (Jepang, Korea Selatan, China) yang sudah ada sebelumnya, dan juga kerja sama dengan Amerika Serikat yang sudah dikenal sukses dalam ketahanan pangan," kata Wakil Menteri Pertanian Rusman Heryawan di Jakarta, Senin (20/2).
Menurut Rusman, negara yang sudah pasti bekerja sama adalah Jepang karena dinilai dapat menjaga komitmen bila terjadi kenaikan harga pangan atau bencana alam yang mengganggu pasokan pangan.
"Kerja sama ini bukan saja tentang cadangan beras darurat tapi juga bisa juga untuk revitalisasi pertanian, irigasi dan kelembagaan pertanian di lapangan; target kami tentu agar tidak ada impor, tapi sebelum yakin Indonesia punya 10 juta ton beras pada 2014, pemerintah masih punya opsi lain," tambah Rusman.
Menurut Rusman ada tiga tim yang dipersiapkan dalam kerja sama tersebut yang berasal dari tiga kementerian. "Pertama tim dari Kementerian Pertanian untuk revitalisasi pertanian, tim Kementerian Perdagangan yang mengawal rantai pasokan, produksi dan opsi impor dan tim pengamanan rantai permintaan yaitu bagi masyarakat miskin dan rentan khususnya saat harga pangan dunia meningkat," jelas Rusman. Ketiga tim itu menjadi bagian dari "crisis management protocol" saat terjadi krisis pangan.
Sementara itu Kepala Bulog Soetarto Ali Moesa mengatakan bahwa Bulog sudah mengirimkan letter of credit (LC) untuk pengadaan beras dalam negeri ke daerah-daerah dan menetapkan harga pembelian petani (HPP).
"Kami sudah mengirimkan LC ke daerah-daerah dan menetapkan HPP yaitu Rp6500 untuk pulau Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Rp6600 untuk Aceh, meskipun Inpres tentang HPP belum keluar," kata Soetarto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika