REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menceritakan kisah tidak mengenakkannya saat pertama kali menjalankan program KTP elektronik (e-KTP). Dikatakannya, saat pertama kali e-KTP dijalankan awal September, dari jadwal semula Juli 2011, pihaknya mengaku kepikiran soal peralatan e-KTP. Ini lantaran pihaknya mengaku tidak memahami sama sekali tentang teknologi. Padahal program e-KTP di Indonesia merupakan kombinasi perpaduan e-KTP India dan Jerman, yang menggabungkan teknologi perekaman sidik jari dan retina mata.
Karena takut program tersebut tidak jalan atau peralatannya rusak di tengah petugas melayani warga yang mengurus e-KTP, Gamawan sampai pusing memikirkannya. Alhasil hal itu mengganggu pola tidurnya yang menjadi tidak nyenyak. Apalagi saat itu ramai diberitakan media, proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut ditengarai ada dugaan korupsi. Hal itu membuat konsentrasinya sehari-hari hanya tertuju bagaimana menyukseskan pelaksanaan e-KTP di lapangan.
"Saya dua bulan tidak bisa tidur. Kalau tidur baru bisa pukul 01.00 WIB dan pukul 03.00 WIB sudah bangun. Itupun mimpinya e-KTP melulu, sampai membuat berat badan saya turun empat kilogram," kata Gamawan di acara Rakernas e-KTP dan Pencatatan Sipil yang diikuti ratusan kepala daerah di Jakarta, Ahad (19/2).
Gamawan mengaku kepikiran karena merasa paling bertanggung jawab terhadap implementasi di lapangan. Ini lantaran program e-KTP sudah dirancang sejak 2003 dan selama delapan tahun terbengkalai. Gamawan menegaskan, sangat wajar banyak pihak meragukannya dalam menjalankan proyek ini sebab tiga mendagri sebelumnya tidak berani ambil risiko. Karena merasa menjadi komandan dan siap dengan segala risiko yang ada, maka ketika bawahannya mengabarkan peralatan e-KTP tersambung, pihaknya langsung bersyukur. Apalagi setelah program e-KTP mulai berjalan di berbagai daerah, meski tersendat-sendat, pihaknya tetap mengapresiasinya.
"Meski di lapangan ada petugas yang malas-malasan melayani warga, tapi tugas pemimpin itu harus bertanggung jawab. Karena itu, saya berani bakal meletakkan jabatan kalau program ini tidak selesai. Tapi, saya yakin selesai," sesumbar mantan gubernur Sumatra Barat tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika