Ahad 19 Feb 2012 06:45 WIB

Marzuki Alie: Politik Uang di Tubuh Ormas dan Orpol Sumber Korupsi

Ketua DPR RI Marzuki Alie (tengah)
Foto: Antara/Yudhi Mahatma
Ketua DPR RI Marzuki Alie (tengah)

REPUBLIKA.CO.ID,  Ketua DPR RI Marzuki Alie, mengatakan, maraknya politik uang yang dipraktikkan organisasi sosial dan organisasi politik merupakan sumber dari korupsi.

"Saya sedih mendengar ada pemilihan organisasi kepemudaan yang menggunakan politik uang. Bukan soal apa, tapi cara itulah yang menjadi sumber korupsi di negara kita, karena pemimpin organisasi itu tidak digaji dan pemimpin kepala daerah juga digaji tidak besar, sehingga mereka akan berupaya mengembalikan modal dengan korupsi," ujar Marzuki dalam acara Kongres Ikatan sarjana NU, Sabtu (18/2).

Marzuki meminta ISNU dapat menjadi teladan bagi organisasi lain untuk memilih pemimpin tanpa "money politics" karena politik uang.

Ia menawarkan solusi untuk membersihkan organisasi atau partai politik dari "politik uang" dengann cara menyehatkan pola rekrutmen kader dan mengaitkan proses politik dengan nilai-nilai agama. "Misalnya, meraih kekuasaan dengan suap itu masuk neraka," ungkapnya.

Secara terpisah, ketua panitia Ir Muhammad Koderi MT menyatakan ada seorang calon yang memang menawarkan sejumlah uang kepada panitia untuk menjadi ketua umum ISNU.

"Tawaran itu memang ada, tapi kita tolak, karena kita membutuhkan pimpinan yang serius mengembangkan organisasi. Kalau menggunakan uang, kita yakin dia pasti akan memanfaatkan organisasi untuk kepentingan pribadi," katanya.

Namun, Koderi yang juga pimpinan sidang pemilihan dalam Kongres I ISNU itu mengelak untuk menyebutkan sosok calon yang dimaksud. "Yang jelas kita bersyukur, pimpinan ISNU terpilih adalah pimpinan tanpa politik uang," katanya.

Kongres I ISNU juga dimeriahkan dengan khitanan massal 567 anak di kawasan Lamongan dan sekitarnya, serta seminar nasional yang menampilkan Ketua MK Prof Mahfud MD, Mendikbud Prof Mohammad Nuh, Ketua DPR RI Marzuki Alie, dan deputi dari Kementerian BUMN, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Perumahan Rakyat.

sumber : antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement