REPUBLIKA.CO.ID,DEPOK--Koordinator Tim Aliansi Mahasiswa Tolak LSM Asing, Rudy Gani memberikan apresiasi terhadap sikap pemerintah terkait dengan penolakan larangan masuknya minyak kelapa sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) dari Indonesia ke Amerika Serikat (AS). "LSM asing memang selalu menyudutkan Indonesia terutama dalam masalah lingkungan," kata Rudy menanggapi pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai larangan CPO Indonesia ke AS, Kamis malam.
Oleh karena itu kata dia, pemerintah diminta tegas terhadap LSM asing yang yang leluasa mengobok-obok kewibawaan Indonesia dengan dana besar yang dikantonginya. "Kita tentu saja tidak ingin itu terjadi. Sebagai elemen bangsa, kami siap mengawal kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," ujarnya.
Menurutnya, Presiden Yudhoyono sudah menunjukkan sikapnya yang berani melawan intervensi pihak asing. Namun, Rudy juga berharap agar presiden tidak ragu menunjuk hidung LSM asing yang selalu menjelek-jelekkan nama Indonesia di panggung internasional. "Sudah saatnya presiden mengevaluasi keberadaan LSM asing tersebut," tegas Rudy.
Guru Besar Teknologi Industri Pertanian IPB, Prof Endang Gumbira Said menilai, LSM asing terus melakukan kampanye negatif seputar industri berbasis sumber daya alam di Indonesia, termasuk industri perkebunan seperti sawit dan industri kehutanan yang menggunakan bahan baku dari hutan produksi. "Kampanye LSM asing di Indonesia diduga tidak murni untuk kepentingan lingkungan. Namun membawa kepentingan industri minyak nabati yang menjadi andalan negara Amerika dan Eropa," katanya.
Ia menilai tuduhan AS masih sama yakni kerusakan lingkungan, pemanfaatan lahan gambut dan pelepasan limbah cair minyak sawit. Alasan mereka memang kelihatan sangat ilmiah, tetapi asumsinya saja yang kurang tepat. "Saya yakin ada yang salah dalam dokumen mereka," katanya.
Sebelumnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya di depan 128 duta besar dan perwakilan organisasi internasional mengatakan adanya boikot atas perkebunan kelapa sawit Indonesia yang dianggap merusak lingkungan merupakan perlakuan yang tidak adil. "Ada isu kelapa sawit, saya dengar ada semacam aksi boikot, melawan perkebunan kelapa sawit. Itu kurang fair karena kita hidup dalam percaturan global harus fair," katanya.
Yudhoyono mengatakan melarang negara untuk tidak berkebun kelapa sawit padahal itu memiliki manfaat ekonomi, itu bukan opsi yang baik. Kepala Negara mengatakan, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus mengawasi dan membenahi regulasi pengawasan perkebunan kelapa sawit sehingga ada jaminan tidak merusak lingkungan. Menurut Presiden, perkebunan kelapa sawit masih diperlukan diIndonesia karena mendukung penghidupan rakyat di negara yang sedang berkembang ini. "Kami tidak main-main dalam upaya memperbaiki lingkungan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika