REPUBLIKA.CO.ID, MAMUJU - Wakil Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Eko Prasojo, mengemukakan investasi di Sulawesi Barat tidak akan tumbuh tanpa birokrasi yang bersih dan melayani.
"Tidak akan ada investasi yang tumbuh kalau tidak ada birokrasi yang bersih dan melayani di Sulbar," kata Profesor Eko Prasojo pada deklarasi Birokrasi Bersih dan Melayani (BBM) di Mamuju, Sulawesi Barat, Selasa (15/2).
Menurut Wakil Menteri (Wamen) Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, hanya dengan birokrasi pemerintahan yang bersih dan melayani, maka investor akan berani melakukan investasi di Sulbar.
"Itu sudah menjadi kewajaran, dan tidak akan ada investasi yang mau mendapat gangguan yang disebabkan sistem birokrasi pemerintahan yang tidak bersih dan tidak melayani," katanya menandaskan.
Oleh karena itu, dia mengajak aparat di Sulbar harus mewujudkan terlebih dahulu pemerintahan yang bersih dan melayani sebelum bertekad menumbuhkan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat dari sektor investasi.
Ia mengutarakan bahwa birokrasi adalah mesin negara. Sistem birokrasi sangat menentukan kesinambungan baik atau tidak urusan negara dalam berbagai hal, termasuk membangun ekonomi masyarakat untuk kesejahteraan rakyat.
Negara maju di dunia, kata dia, karena memiliki sistem birokrasi yang bersih dan melayani setelah melakukan reformasi birokrasi.
Ia lantas mencontohkan Korea. Semula negara ini sebagai bangsa yang tertutup, dan sistem birokrasinya tidak sehat dan otoriter. Begitu pula dengan negara Jepang.
Namun, lanjut dia, setelah kedua negara itu menjalankan reformasi birokrasi, bangsa itu menjadi bangsa yang maju dan mampu menyejahterakan masyarakatnya. "Seharusnya, kita tiru," ujarnya.
Sementara itu, deklarator BBM tingkat nasional, Dewi Aryani, yang kini sebagai Duta Pengembangan Administrasi dan Kebijakan Publik FISIP UI menyambut gembira kampanye BBM yang mulai bergulir di berbagai daerah di Indonesia.
Dewi yang juga anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan bertekad akan terus mendorong agar reformasi birokrasi menjadi gerakan nasional dan memujudkan birokrasi yang benar-benar bersih dan melayani.
"Gerakan ini harus menjadi tolok ukur keseriusan semua pihak dalam melaksanakan 'good governance'," kata Dewi dalam surat elektronik yang diterima ANTARA, Selasa malam.
Hadir pada acara tersebut Gubernur Sulbar H. Anwar Adnan Saleh dan Wagub H. Aladin S. Mengga, Bupati Mamuju H. Sukardi Duka dan Wakil Bupati Mamuju Ir. Bustamin Bausat, muspida, serta tokoh masyarakat setempat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
