REPUBLIKA.CO.ID, BANJARMASIN - Ancaman Amerika Serikat (AS) menghentikan impor CPO (Cride Palm Oil) atau Kelapa Sawit dari Indonesia karena adanya isu pengrusakan lingkungan di daerah penghasil sawit menimbulkan keresahan di kalangan petani perkebunan komoditi itu Kalimantan Selatan.

Kepala Bidang Sumber Daya Dinas Perkebunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Soeyono A Mukti mengatakan, ancaman AS mengenai penghentian impor CPO asal Indonesia dikhawatirkan mempengaruhi harga minyak kelapa sawit di wilayah ini.

"Kita berharap pemerintah segera memberikan jawaban yang tepat kepada negara-negara pengimpor CPO sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," katanya, Selasa (14/2).

Menurut Soeyono, saat ini produksi CPO nasional sebesar 22 juta ton,sedangkan kebutuhan dalam negeri hanya sekitar 6 juta ton, kalau sampai negara-negara pengimpor CPO terutama AS menghentikan impornya akan sangat menyulitkan petani sawit.

Apalagi, kata dia, saat ini Kalsel sedang fokus mengembangkan perkebunan sawit dan karet untuk mendongkrak kesejahteraan rakyat.

"Bila impor CPO dihentikan, secara otomatis Kalsel sebagai provinsi penghasil CPO akan ikut merasakan dampaknya," katanya.

Saat ini pemerintah Kalsel telah mencadangkan lahan untuk perkebunan sawit seluas 585.084 hektar dan sebanyak 473 ribu hektar diantaranya merupakan lahan rawa.

Dari total lahan yang dicadangkan tersebut, yang tergarap mencapai 65 persen yang tersebar hampir di seluruh kabupaten di Kalsel kecuali Kota Banjarmasin dan Banjarbaru.

"Sawit bisa tumbuh di mana saja, baik di darat maupun di air, makanya untuk daerah rawa pun bisa dikembangkan sawit," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika