REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Masalah politik uang kembali menerpa Partai Demokrat, kini di DPD Jawa Barat (Jabar). Ketua DPD Partai Demokrat Jabar, Iwan Sulandjana, menegaskan pihaknya akan membawa temuan sejumlah kadernya yang diduga melakukan politik uang jelang Musyawarah Daerah (Musda) ke Badan Kehormatan DPP Partai Demokrat di Jakarta.

"Senin besok kami akan laporkan ini ke DPP di Jakarta. Pasalnya, dugaan politik uang yang terjadi itu, jelas-jelas melanggar kode etik politik. Ketika Dewan Pembina (Wanbin) pekan lalu bilang agar menghindari cara-cara berpolitik yang tidak beretika. Eh, ini malah melakukannya. Itu sama saja tidak fatsun terhadap partai. Cara-cara seperti itulah yang meracuni partai," katanya, Ahad (12/2).

Ketika ditanyakan sanksi apa yang akan diberikan kepada kader-kader yang diduga melakukan politik uang jelang pelaksanaan musda, Iwan menyatakan pihaknya belum bisa memastikan, karena itu tergantung keputusan dari DPP. Namun, kata Iwan, apabila dianggap pelanggaran berat, maka sanksinya bisa di-PAW (penggantian antar waktu) atau tidak boleh maju lagi dalam pemilihan legislatif berikutnya.

Sementara itu, direncanakan fraksi Partai Demokrat akan memanggil anggotanya di DPRD Jabar yang diduga terlibat dalam politik uang itu. Para kader itu akan dimintai klarifikasinya terkait tuduhan pelanggaran kode etik partai ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika