REPUBLIKA.CO.ID,BOJONEGORO--Bupati Bojonegoro, Jatim, Suyoto menyatakan, akan melaporkan masalah sosial ekonomi yang belum terselesaikan, dalam pembangunan fasilitas produksi minyak Blok Cepu, kepada Wapres, Budiono di Jakarta.

"Secepatnya kami membuat laporan secara tertulis kepada Wapres Budiono, mengenai masalah sosial ekonomi yang terjadi dalam pelaksanaan proyek Blok Cepu di Bojonegoro, " katanya, kepada Wartawan, dalam jumpa pers, Sabtu.

Dalam jumpa pers itu, Suyoto, didampingi Sekkab, Soehadi Moelyono, Asisten II Bidang Perekonomian, Nono Purwanto, Kepala Badan Perizinan, Bambang Waluyo, Camat Ngasem, Nanang S, dan Koordinator 15 kepala desa ring I migas Blok Cepu, Pujiono.

Ia menilai, tuduhan Juru Bicara Wapres Yopie Hidayat, yang menganggap pemkab menghambat proses perizinan dalam proyek Blok Cepu, tidak benar, karena hanya mendengarkan masukan secara sepihak."Selama ini, kita mendukung proyek Blok Cepu, agar bisa berjalan tepat waktu, " katanya, menegaskan.

Menurut dia, dalam pembangungan proyek migas Blok Cepu, koordinasi selalu dilakukan dengan BP Migas dan MCL untuk membahas pelaksanaan proyek Blok Cepu, agar bisa berjalan tepat waktu. Namun, dalam praktiknya, baik BP Migas dan MCL, ada kecenderungan tertutup, terutama dalam membahas enam masalah sosial ekonomi dalam proyek Blok Cepu.

Disebutkan, masalah tersebut yaitu tukar guling tanah kas Desa Gayam, Kecamatan Ngasem, seluas 13,2 hektare, pembangunan lapangan sepak bola di Desa Gayam, Kecamatan Ngasem. Selain itu, pembangunan akses jalan Temlokorejo dan Kaligongong, sepanjang 500 meter dan tidak menggusur situs sendang di Desa Gayam, dan Desa Mojodelik, Kecamatan Ngasem.

Pemkab, lanjutnya, meminta, penyelesaian masalah tersebut, hanya sebatas ada kejelasan skenario yang disampaikan oleh BP Migas dan MCL. "Kalau memang, enam masalah sosial ekonomi itu, bisa diselesaikan, hari ini juga izin mendirikan bangunan (IMB), proyek pembangunan fasilitas produksi minyak Blok Cepu, kami keluarkan, " kata Sekkab, Soehadi Moelyono, menegaskan.

Lebih lanjut dijelaskan, selain mengirim surat kepada Wapres Budiono, baik BP Migas maupun Mobil Cepu Limited (MCL), tetap ditunggu untuk menyampaikan skenario penyelesaian masalah sosial ekonomi proyek Blok Cepu, pada, pada 24 Februari.

"Tidak harus menunggu tanggal 24 Februari, yang jelas lebih cepat lebih baik, " kata Suyoto, menegaskan.

Proyek EPC (engineering, procurement, and construction) Blok Cepu terbagi menjadi lima paket pekerjaan, yakni fasilitas produksi di darat senilai 746,3 juta dolar Amerika Serikat (AS) yang digarap konsorsium PT Tripatra Engineering dan Samsung Engineering.

Lalu, PT Inti Karya Persada Tehnik dan PT Kelsri menggarap proyek EPC-2 berupa desain dan instalasi pipa desalinasi senilai 57,03 juta dolar AS. EPC-3 berupa pembangunan pipa offshore dan mooring tower senilai 131,64 juta dolar AS digarap PT Rekayasa Industri (Rekind) dan Likpin LLC.

Selanjutnya, EPC-4 yang terdiri atas fasilitas penyimpanan dan bongkar muat terapung (floating storage and offloading/FSO) senilai 298,7 juta dolar dikerjakan PT Scorpa Pranedya dan Sembawang Shipyard. Terakhir, proyek berupa fasilitas pendukung senilai 95,58 juta dolar AS yang dikerjakan PT Hutama Karya dan PT Rekayasa Industri.

Seluruh pekerjaan EPC ditargetkan selesai pada 2014 dengan produksi minyak mencapai 165.000 barel per hari. Hanya saja, pekerjaan proyek yang sudah ditandatangani sejak 5 Agustus 2011 di Jakarta itu, pelaksanaannya belum berjalan di lapangan, karena terbentur masalah perizinan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika