REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kantor wakil presiden akan pindah satu kompleks dengan istana negara paling cepat pertengahan tahun ini.

Namun menurut Sekretaris Wakil Presiden, Mohammad Umar, masih ada permasalahan prosedural yang masih harus ditaati. Contohnya, setelah proyek kepindahan ini harus ada audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Setelah itu baru bisa diserahterimakan.

Nantinya, tak hanya wapres yang berkantor di kompleks istana negara, tetapi juga para deputi dan staf khusus yang ikut berkantor. Sedangkan staf lainnya masih berkantor di istana wakil presiden di jalan Merdeka Selatan. Tak hanya perpindahan staf, tetapi sejumlah kegiatan juga kemungkinan akan berpindah.

“Kemungkinan sejumlah kegiatan wapres juga tetap dilaksanakan di Istana Wapres di Merdeka Selatan karena keterbatasan kapasitas ruangan, masjid, dan sebagainya,” katanya.

Fasilitas yang disediakan di kantor wapres yang baru dikatakannya secara umum cukup lengkap seperti adanya ruang kerja wapres, ruang rapat wapres, ruang rapat staf, ruang wartawan dan ruang konferensi pers. Dari segi keamanan, lanjutnya, wapres menyarankan agar tidak ditutup dari jalan raya.

Untuk diketahui kantor wapres nantinya akan berada di bekas Gedung Dewan Pertimbangan Agung, di tepi Jalan Veteran III, Kompleks Istana. Kantor ini sudah digagas Wapres M Jusuf Kalla, pertengahan 2005 dengan tujuan efektivitas kinerja pemerintah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika