REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Fenomena demo buruh yang terjadi di beberapa belahan wilayah negara ini dinilai karena lambannya reformasi birokrasi yang juga tidak sistematis dan mahal. Penilaian itu disampaikan Anggota DPR RI, Dewi Aryani mengatakan,

"Kasus buruh dan pengusaha yang terjadi di Bekasi, Tangerang dan lain-lain bisa jadi bukan karena konten kebijakan yang tidak pas mulanya, tapi titik awal persoalan dari tidak patutnya proses dalam perancangan formulasi kebijakan pengupahan, standar kinerja dan lainnya," kata Dewi di Jakarta, Jumat.

Dewi Aryani yang juga kandidat doktor Administrasi dan Kebijakan publik UI menambahkan, perlu dikembangkan proses kebijakan yang lebih partisipatif dalam penentuan upah minimum.

"Pemerintah harus mampu menjadi fasilitator antara pengusaha dan buruh, sebab keduanya dibutuhkan dan perlu bersinergi dalam pengembangan ekonomi," ujar anggota Komisi VII DPR RI itu.

Menurut dia, dalam semua teori administrasi dan kebijakan publik terutama soal formulasi kebijakan, amat penting untuk dipahami dan dilaksanakan oleh pemerintah karena besarnya upah buruh merupakan kebijakan publik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika