REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri tenaga kerja dan transmigrasi, Muhaimin Iskandar meminta agar survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dilakukan dengan melibatkan pemerintah.

Dalam siaran persnya yang diterima Republika, Jumat (3/2) ia menyampaikan cara ini penting agar hasil yang diperoleh antara pekerja dan pengusaha tak menemui hasil yang berbeda. KHL selama ini menjadi sumber kemelut antara buruh dan pengusaha dalam menentukan upah minimum

“Sebelum survey KHL dilaksanakan, maka harus  disepakati dahulu  jenis dan kualitas kebutuhan, waktu survey dan lokasi/tempat survey. Survey ini harus dilakukan secara bersama-sama,” kata Muhaimin.

Komposisi Dewan Pengupahan yang terlibat dalam survey KHL juga harus mewakili masing-masing golongan yang berkepentingan. Ia menungkapkan, unsur Serikat buruh/pekerja (SP/SB) dan pengusaha harus terlibat. Agar tak terjadi perbedaan, ia menghimbau para kepala daerah pun harus memperhatikan  batas waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika