Kamis 02 Feb 2012 13:42 WIB

Dinilai Tepat, Kebijakan Pemerintah Bentuk BUMN Pangan Dinilai Tepat

Perum Bulog menyiapkan 500 ribu ton beras untuk operasi pasar. (ilustrasi)
Foto: Antara/Aco Ahmad
Perum Bulog menyiapkan 500 ribu ton beras untuk operasi pasar. (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pakar pertanian Universitas Brawijaya, Prof. Sudiarso menilai kebijakan pemerintah untuk membentuk BUMN Pangan sudah tepat. Namun rencana itu masih belum cukup untuk menciptakan ketahanan pangan, karena diperlukan penguatan di sektor lain, seperti sektor proses dan distribusi pangan, katanya di Jakarta, Kamis (2/2).

Sudiarso dalam keterangan persnya menegaskan tidak sependapat jika sektor produksi, proses pascaproduksi dan distribusi digabungkan menjadi satu BUMN. "Karena hal itu bisa mengganggu fungsi BUMN tersebut ketika terjadi masalah pada salah satu sektor," ujarnya.

Menurut Sudiarso, Perum Bulog sebagai distributor sekaligus stabilisasi harga sangat penting, terutama di tengah era yang disebut liberalisasi. Rancangan Undang-Undang (RUU) Pangan kini sedang digodok pemerintah dan DPR yang salah satunya isi RUU itu menegaskan bahwa kelembagaan pangan bakal direvisi dengan dibentuknya Badan Otoritas Pangan (BOP).

Dalam pembahasan itu BOP diposisikan sebagai regulator. Sedangkan yang menjalankan fungsi operator masih terus dicari formulanya.

sumber : Antara
Advertisement

Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement