REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keputusan untuk memobilisasi pasukan keamanan ketimbang mendahulukan upaya dialog konstruktif itu bisa berpotensi memperluas lokus kekerasan. Kontras menghimbau kepada pemerintah dan seluruh aparat penegak hukum tidak gegabah dalam merespons gesekan atau amuk sosial di tengah masyarakat.

"Resolusi konflik dan kekerasan dapat ditempuh dengan mengembangkan modal sosial untuk menetralisir ketegangan sosial (social distrust) di tengah masyarakat," papar Koordinator Kontras, Haris Azhar, saat dihubungi Republika, Senin (30/1).

Modal sosial bisa dirintis dengan melakukan proses dialog partisipatif, mendengar persoalan dan masukan dari publik. Upaya tersebut diikuti dengan implementasi komitmen tinggi pemerintah untuk menyelesaikan persoalan bangsa.

Hal ini dinilainya jauh lebih bermanfaat ketimbang mobilisasi pasukan baik TNI maupun Polri. Kehadiran pasukan hanya akan membuat massa semakin geram. ''Kehadiran aparat dari dua lembaga itu belum tentu menjadi solusi kekerasan massal yang terjadi belakangan ini,'' katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika