REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga penegak hukum memiliki musuh. Ke depannya, musuh terbesar KPK berasal dari politisi partai politik.

"Musuh KPK ke depan paling banyak dari orang-orang partai politik," kata Koordinator ICW, Danang Widiyoko, dalam diskusi "Evaluasi Pemberantasan Korupsi 2011 dan Proyeksi 2012" di kantor ICW, Jakarta, Ahad  (29/1).

Menurut Danang, hal itu terjadi karena kebijakan pemerintah di 2011 seperti tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2011, masih fokus pada pembenahan di internal lembaga-lembaga dan belum menyentuh penghentian reproduksi korupsi politik.

"Kebijakan masih fokus pada pencegahan. Padahal, jaksa dan polisi memiliki fungsi penindakan," ujarnya.

Menurutnya, pemerintah dan DPR belum memikirkan solusi mengenai ongkos politik yang begitu mahal seperti saat pemilihan legislatif dan pemilihan presiden.

Ia mencontohkan, sejumlah kasus seperti kasus Bank Bali, kasus suap cek pelawat (traveller cheque) ke anggota DPR 1999-2004 dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, dan skandal Bank Century—selalu bermunculan pasca pemilu dan dikait-kaitkan dengan sumber pendanaan parpol.

Ikuti Whatsapp Channel Republika