REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA –Pada tahun anggaran 2011, lembaga sekretariat negara menghabiskan anggaran belasan miliar untuk pembangunan sarana parkir.
“Setneg mengalokasikan pagu anggaran sebesar Rp 12,3 miliar untuk pembangunan sarana parkir kendaraan roda dua beserta fasilitas penunjang lainnya,” kata Koordinator Advokasi dan Investigasi Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi, Jumat (27/1).
Menurutnya, alokasi anggaran hingga Rp 12,3 miliar itu semakin memperlihatkan kemewahan fasilitas pejabat sendiri dibandingkan fasilitas publik. Selain itu, alokasi anggaran parkir istana presiden ini lebih boros. “Bahkan empat kali lebih besar daripada anggaran parkir DPR dan alokasi anggaran DPR hanya Rp 3 miliar,” katanya.
Ia mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak konsisten dengan pernyataannya sendiri. SBY mengajak semua untuk berhemat, tapi pada sisi lain, istana sendiri melihara kemewahaan.
“Ini sungguh memprihatinkan, lihat saja fasilitas publik sangat minim sekali pemeliharaannya, tapi untuk istana uang negara selalu bebas untuk dihambur-hamburkan uang pajak rakyat,” katanya.
Namun, hal tersebut dibantah keras oleh kepala biro TU dan Humas Kementerian Setneg, Sugiri. Ia mengatakan anggarannya tidak sebesar yang dituduhkan.
“Angka Rp12 miliar itu ditawarkan oleh konsultan Cipta Karya. Sedangkan kita memakai PT Adhicon Persada yang nilainya Rp10,581 miliar yang sudah termasuk biaya konsultan,” katanya.
Ia mengatakan pembangunan parkir di Setneg berbeda karena dibangun di bawah tanah dan menggunakan beton. Parkir itu terdiri dari lantai dasar dan basement seluas 3270 meter persegi. Fasilitas tersebut, lanjutnya, bukan hanya untuk parkir, tetapi juga mushala dan koperasi.
Pengerjaan lapangan parkir itu dilakukan selama 170 hari yang dimulai sejak Juli hingga Desember 2011. Lapangan parkir itu bisa menampung 1.000 motor. Ia menegaskan selama pengerjaan dilakukan, pihaknya melakukan lelang secara terbuka. “Mengenai kewajaran biaya untuk itu, kita serahkan semuanya ke BPK,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika