REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Citra Demokrat yang semakin menurun masih bisa dipulihkan. Syaratnya, ada pembersihan di internal partai tersebut. Mereka yang dituding Mantan Bendahara Umum Demokrat, Nazarudin, menerima uang hasil korupsi, harus dicopot dari jabatannya.

"Itu cara untuk menunjukkan bahwa Demokrat betul-betul memerangi korupsi," jelas Pakar Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Saiful Umam, saat dihubungi, Kamis (26/1).

Bahkan orang yang dituding Nazar, jelasnya kalau bisa dipecat dari keanggotaan Parpol. Siapapun yang terlibat didalamnya maka harus diperlakukan seperti itu.

Demokrat juga harus membeberkan laporan keuangannya selama ini. Semuanya harus jelas dari mana asal uang dan dimanfaatkan untuk apa saja. Apa hasil kegiatannya harus dipaparkan. "Ini untuk transparansi yang bermanfaat guna membangun citra Demokrat yang melorot," imbuhnya.

Permasalahannya, apakah Demokrat berani memebeberkan itu semua. "Wong dana parpol selama ini tidak jelas dari mana," papar Saiful.

Kebanyakan parpol hanya mengandalkan proyek-proyek pemerintah. Uang dari proyek itu masuk ke kantong pribadi dan Parpol. Dana bantuan parpol selama ini dinilainya tidak memuaskan haus uang parpol sehingga masih harus mencari sumber dana lain.

Saiful menyatakan Demokrat akan semakin terlihat tangguh jika berani membeberkan laporan keuangan internalnya. Publik akhirnya akan mengetahui dari mana uang yang beredar di internal Demokrat. "Sampaikan dengan jujur," pintanya.

Jika Demokrat masih saja tidak jujur atau menutup-nutupi keuangannya, maka sama saja Demokrat membiarkan citra buruk semakin menyebar. Parpol penguasa itu nantinya akan semakin hancur di mata publik.

Pihaknya mengakui bahwa saat ini Demokrat dalam posisi sulit, karena Nazar terus menyebutkan adanya aliran dana korupsinya ke oknum Parpol. Secara tidak langsung, hal ini merusak citra individu yang dituding, sekaligus parpolnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika