REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pemerintah mengkaji dua opsi untuk menghimpun dana pembangunan infrastruktur antara membentuk lembaga pembiayaan baru atau memperkuat lembaga yang sudah ada seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Dua opsi itu dibahas dalam rapat kabinet terbatas bidang ekonomi yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu, yang dihadiri oleh Wakil Presiden Boediono, Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution, dan jajaran menteri ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu II.
Dalam konferensi pers usai rapat, Gubernur BI Darmin Nasution menyatakan dalam rapat tersebut ditampung berbagai usulan dan pemikiran yang tidak hanya terfokus pada satu pilihan.
Karena itu, lanjut dia, belum diambil keputusan tentang pilihan yang terbaik untuk menghimpun dana infrastruktur. Namun, Darmin memastikan keputusan tersebut akan diambil oleh pemerintah dalam waktu yang tidak terlalu lama.
"Ini suatu tahap yang sangat bermanfaat untuk sampai kepada nanti mudah-mudahan tidak dalam waktu lama sampai pada kesimpulan apakah sekedar memperkuat apa yang kita miliki atau membuat sesuatu yang baru sama sekali," tuturnya.
Menurut Darmin, pemerintah bisa saja mengambil bentuk seperti Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) yang pernah beroperasi pada masa orde baru karena lazimnya setiap negara pasti memiliki bank khusus guna menghimpun dana pembangunan yang tidak hanya membiayai proyek infrastruktur.
Darmin meyakini kondisi ekonomi Indonesia saat ini dengan pertumbuhan dan stabilitas yang baik sudah memungkinkan untuk pembentukan bank seperti itu tanpa mengulang kesalahan seperti ketika terjadi krisis moneter pada 1997/1998.
"Tetapi memang untuk mengembangkan lembaga pembiayaan seperti ini benar-benar lembaga yang sangat profesional. Syaratnya itu jangan sampai ada 'moral hazard' yang muncul bukan hanya dari nasabahnya tetapi juga dari pengawasan, pengurus, pemiliknya, dan sebagainya," tuturnya.
Selain itu, Darmin mengatakan, pembentukan lembaga pembiayaan baru memerlukan waktu yang cukup panjang dan dasar hukum yang kuat sehingga persiapannya saja membutuhkan waktu yang lama.
"Karena membentuk lembaga pembiayaan baru pasti butuh waktu dan masa transisi yang harus dipersiapkan dengan baik," ujarnya.
Karena itu, lanjut dia, pemerintah pun mengkaji pilihan untuk memperkuat lembaga yang sudah ada seperti PT SMI yang sebentar lagi akan mengeluarkan obligasi atau surat utang.
Darmin optimis pemerintah bisa menghimpun pendanaan yang cukup besar dari surat utang karena kondisi perekonomian Indonesia yang baik dengan peringkat investasi yang semakin membaik juga.
"Sumber-sumber pendanaan kita itu akan jauh lebih terbuka dari sebelumnya dan adalah bergantung kepada kita siap atau tidak memanfaatkannya," ujarnya.
Sementara itu, Menko Perekonomian Hatta Radjasa menyampaikan pendapatnya bahwa lebih baik pemerintah memanfaatkan lembaga yang sudah ada atau membentuk "desk" tertentu di bank-bank milik negara yang khusus membiayai pembangunan infrastruktur
Ikuti Whatsapp Channel Republika