REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Rencana Kementerian Pertahanan untuk menambah alutsistanya, terkait pembelian 100 unit Tank Leopard, sepertinya bakal sedikit terhambat. Menurut Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso, Komisi I mempunyai kapasitas menolak soal tank Leopard.

Sebab, menurut dia, DPR ingin memprioritaskan produksi anak bangsa, seperti di PT Pindad. "Saya juga mendapat laporan bahwa PT Pindad tengah membuat tank dengan tipe medium," ujarnya, Kamis (19/1).

Priyo menuturkan, masih ada hal lain yang mengganjal, yaitu penolakan dari beberapa anggota parlemen Belanda yang mengaitkan dengan persoalan HAM. Menurut dia, hal ini yang justru serius dan mengganjal, karena pernyataan tersebut sangat tidak bersahabat. "Mereka juga telmi (telat mikir)," ujarnya.

Telmi itu, jelas dia, lantaran mereka tidak mengetahui bahwa Indonesia saat ini sudah maju dalam hal demokrasi dan HAM. Karena itu, ia menganggap pernyataan dari anggota parlemen Belanda semacam itu akan menjadi penghambat. Padahal, jelas dia, kita tahu betul ketika penjajah Belanda datang ke Indonesia, malah terjadi penodaan HAM yg luar biasa

Karena itu, pihaknya mengaku menginginkan ada langkah-langkah pembicaraan yang solutif antara DPR dengan pihak pemerintah. "Dalam hal ini Kementerian Pertahanan," ungkap Priyo.

Itu lantaran, ia menilai selama ini Kementerian Pertahanan sering melakukan langkah-langkah sepihak tanpa memberitahukan kepada Komisi I DPR. Padahal, sambung dia, Komisi I setuju untuk meningkatkan kualitas alat-alat pertahanan kita. Tapi mereka secara sepihak saja memberikan rancangan mengenai alutsista.

Menurut Priyo, jika hal seperti ini terus terjadi, maka Kementerian Pertahanan dapat menjadi lembaga yang gagal untuk merumuskan modernisasi alutsista. "Saya pun tidak akan mendukung," ujarnya.

"Saya minta kepada Menteri Pertahanan (Purnomo Yusgiantoro) untuk mengingatkan kepada seluruh bawahannya agar masalah semacam ini bisa dicari penyelesaian melalui pembicaraan yang solutif," tandas Priyo.

Ikuti Whatsapp Channel Republika