REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA—Ketua DPR, Marzuki Alie mendukung pembentukan panitia khusus (pansus) terkait masalah agraria.

‘’Kalau memang perlu silakan saja. Karena persoalan tanah itu banyak. Itu lintas komisi, tak hanya ada di satu komisi,’’ katanya di gedung DPR, Jakarta, Jumat (13/1).

Setidaknya, lanjut dia, dengan adanya pansus dapat mengingatkan pejabat yang selama ini tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Pansus tersebut juga bisa melihat bagaimana pelaksanaan dari undang-undang yang ada.

‘’Paling tidak ada kepedulian. Jadi jangan dikaitkan negatif. Pansus itu biasa. Kita biasa buat pansus. Karena kita banyak RUU sehingga membentuk pansus, seperti BPJS. Tapi ada juga yang cukup panja saja,’’ paparnya.

Anggota Komisi II DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Budiman Sujatmiko mengatakan, saat ini sudah 36 anggota dewan yang menandatangani surat usulan pembentukan panitia khusus (pansus) konflik agrarian. Pansus ini diharapkan dapat mendalami kasus konflik terkait pertanahan, perkebunan, dan pertambangan di Indonesia yang selama ini kerap terjadi.

Ia mengaku, memang kebanyakan dari anggota yang menandatangani itu dari fraksi PDI Perjuangan. Meskipun begitu, ada perwakilan dari tujuh fraksi lain. ‘’Ada semua fraksi, kecuali Partai Demokrat,’’ katanya di gedung DPR, Jakarta, Jumat (13/1).

Inisiator utama pansus itu menambahkan, pansus tersebut sudah bisa berjalan. Pasalnya, berdasarkan undang-undang dan tata tertib DPR, pengajuan pansus hanya mensyaratkan minimal 25 anggota. Namun, Budiman mengaku akan tetap mengumpulkan tanda tangan hingga mencapai 100. Targetnya, awal pecan depan sudah mencapai target itu.

‘’Agar secara psikologis, benar-benar terlihat kalau usulan ini aspirasi bersama rakyat dan wakil rakyat,’’ papar mantan aktivis mahasiswa tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika