REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA---Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengusulkan pengendalian minuman keras atau minuman beralkohol diatur dalam peraturan setingkat undang-undang."Aturan pengendalian miras (minuman keras) tidak cukup diatur dalam peraturan setingkat keppres (keputusan presiden)," kata Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy, Jumat (13/1).

Apalagi, kata dia, keppres tersebut belum mendasarkan pada UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi dasar pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Padahal, kata Romy, miras memberikan dampak negatif terhadap kesehatan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta memberikan dampak yang setara dengan narkoba dan obat-obatan psikotropika.

"Pengendalian dan penyalahgunaan narkoba diatur dalam UU No 35 Tahun 2009, seharusnya pengendalian miras yang memberikan dampak seperti narkoba juga diatur dalam aturan perundangan," katanya.

Ketua Komisi IV DPR RI ini menambahkan, setelah diatur dalam aturan perundangan baru, Menteri Dalam Negeri dapat melakukan evaluasi terhadap Peraturan Darerah (Perda) tentang Larangan Miras yang sudah diberlakukan.

Sebelum diatur dalam aturan perundangan yang merujuk pada UU Pemerintahan Daerah, menurut dia, Mendagri belum bisa memerintahkan penghentian dan pencabutan Perda tentang Larangan Miras.

Ikuti Whatsapp Channel Republika