REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara, Irman Putra Sidin, mengatakan bahwa seharusnya presiden melepaskan diri dari jabatan atau kedudukannya di partai politik (parpol). Hal ini, menurutnya, ditujukan agar presiden dapat berkonsentrasi menjalankan tugasnya sebagai pemimpin negara dan kepala pemerintahan.
"Sejak didaftar oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai calon presiden atau wakil presiden, seseorang harus segera meletakkan jabatannya di partai," kata Irman, Kamis (12/1).
Dia menjelaskan, Pasal 6A Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa calon presiden/wakil presiden diajukan partai politik atau gabungan partai politik sebelum pemilihan umum. Jadi, bukan hanya menteri, seorang presiden juga harus meletakkan apapun kedudukannya di partai.
Menurut Irman, jika seorang presiden tetap berada dalam struktur partai maka kepala negara tersebut akan ikut terkena imbas dinamika partai politiknya dan harus turun tangan pada urusan partai yang sebenarnya bukan merupakan bagiannya. "Baik buruknya presiden menjadi tergantung pada baik buruknya partai. Ketika partainya buruk, presidennya jadi bercitra buruk, padahal belum tentu seperti itu kenyataannya," kata dia.
Irman kemudian mencontohkan bagaimana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkirim surat dengan salah satu kadernya yang menjadi tersangka kasus korupsi, Muhammad Nazaruddin. Menurut dia, jika Presiden Yudhoyono melepaskan jabatannya sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, hal tersebut tidak perlu terjadi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
