REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq mengatakan bahwa pembelian 100 tank Leopard oleh Kementerian Pertahanan dan TNI dilakukan secara mendadak tanpa ada komunikasi dengan Komisi I DPR RI.
"Ini kan rencana tiba-tiba, karena didasari keinginan negara Eropa menjual sebagian alutista mereka. Bisa saja TNI mencari peluang membeli alutista yang ditawarkan," kata Mahfudz, di Jakarta, Kamis.
Di samping itu, masih kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, pembelian tank tetap harus sesuai medan dan kebutuhan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) di Indonesia.
"Untuk pembelian tank Leopard, Komisi I DPR RI berpandangan itu tidak cocok untuk wilayah Indonesia karena bobotnya yang 62 ton. Tank Leopard itu digunakan untuk medan seperti di Eropa dan tidak cocok dengan Indonesia," kata dia.
Mahfudz berpendapat pengadaan alutsista dari luar negeri sebaiknya dilakukan dengan sistem "G to G" atau kerjasama dari pemerintah ke pemerintah agar bisa memutus mata rantai dari pihak ketiga.
Komisi I DPR RI, ujar Mahfudz, menilai pengadaan tank Leopard sebagai langkah yang tidak tepat. Ia lebih mendorong agar PT Dirgantara Indonesia untuk membuat prototipe tank kelas menengah yang sesuai dengan kondisi Indonesia.
Dukungan ini selaras dengan keinginan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang pernah disampaikan pada tahun 2008. Komisi I DPR RI sudah menyampaikan pandangannya terkait pembelian tank. Saya tidak tahu apakah TNI memaksakan pembelian tank ini. Kalau dipaksakan, bisa menjadi tanda tanya sendiri," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
