REPUBLIKA.CO.ID,MALANG-Keseringan pemerintah mengimpor kebutuhan pangan rakyat terus mendapat kritik. Pakar peternakan Universitas Brawijaya Malang, Prof Dr Hendrawan Soesanto meminta pemerintah tidak berpikir impor terus untuk memenuhi berbagai kebutuhan pokok masyarakat, seperti daging sapi.
"Kebutuhan daging sapi hingga saat ini memang tidak seimbang dengan ketersediaannya, tapi kan tidak harus terus menerus dipenuhi melalui impor,"katanya di Malang Rabu (11/1).
Dia berpendapat pemerintah harusnya sudah mulai berpikir mencari alternatif pasokan dari dalam negeri. Oleh karena itu, pengembangan peternakan sapi, baik sapi potong maupun perah juga harus mulai diarahkan di daerah lain agar tidak terkonsentrasi di Jawa saja.
Hendrawan mencontohkan, Banyuwangi daerahnya juga bagus untuk pengembangan ternak sapi potong. Daerah lain seperti Magetan dan Kediri juga bagus untuk produksi sapi perah.
Sebab, jika tidak ada ekspansi lahan, baik di wilayah Jatim sendiri maupun ke luar Jawa , maka produktivitas ketersediaan daging dan susu akan tetap seperti sekarang ini dan hanya mengandalkan impor.
Ke depan, lanjut Hendrawan, Pulau Jawa harus menjadi daerah konsumen, bukan lagi produsen sapi potong atau perah, sehingga ada pemerataan. Apalagi, kondisi saat ini sepertinya ada yang salah dalam mekanisme ketersediaan daging sapi.
"Harga sapi potong saat ini cukup murah, namun kenapa harga daging di pasaran cukup tinggi (mahal) dan ini pasti ada yang salah. Pemerintah harusnya memikirkan kondisi ini agar peternak sapi potong tidak dirugikan," tegasnya.
Menurut dia, populasi pembibitan sapi potong dan perah harus ditingkatkan dan lahan ternaknya juga harus mulai dipikirkan untuk ekspansi ke luar Jawa, sehingga ke depan bisa meminimalkan impor, bahkan menghapus impor sama sekali.
"Untuk memenuhi kebutuhan daging sapi masyarakat saat ini memang masih mengandalkan impor, namun secara perlahan ketergantungan pada luar negeri harus dikurangi dan pada saatnya nanti sama sekali tidak impor karena pasokan dalam negeri sudah bisa diandalkan," pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika