Jumat 06 Jan 2012 21:00 WIB

Politik Penganggaran di DPR Tidak Transparan

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pengamat Politik Universitas Gadjah Mada Hasrul Hanif mengatakan, proses penganggaran di DPR Tidak transparan, akibatnya penyalahgunaan anggaran seperti alokasi untuk pembangunan gedung DPR dan toilet dengan nilai yang fantastis dapat terjadi.

"Tidak ada transparansi dalam proses penganggaran di DPR, akibatnya tidak bisa dikontrol oleh masyarakat, alhasil penyalahgunaan seringkali terjadi," katanya saat dihubungi, Jumat.

Hal ini dikatakan Hanif menanggapi isu terkait pembangunan toilet Rp2 miliar di gedung DPR. a mengatakan, sampai saat ini penganggaran masih sangat tertutup dan hanya melibatkan segelintir birokrasi dan politisi.

Masyarakat, menurut dia, hanya dilibatkan dalam usulan perencanaan pembangunan saja.

Semenatra untuk detailnya, jauh dari sifat keterbukaan terhadap masyarakat.

Bahkan menurut dia, meski UU tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengamanatkan bahwa dokumen anggaran merupakan dokumen publik, namun tetap saja sulit diakses oleh masyarakat.

Hal inilah yang membuat kasus-kasus seperti pembangunan gedung DPR, pembangunan toilet, penyediaan laptop dan berbagai proyek yang fantastis lainnya.

Untuk itu, menurut dia, perlu adanya keberanian untuk membuka diri dalam melibatakan masyarakat dan menjadikan penganggaran di DPR lebih transparan. Kalau itu tidak berubah, keterlibatan masyakat tidak berubah hanya akan mengulangi berbagai kasus terus menerus," katanya.

Ia menambahkan, sifat tertutup dari proses dalam pelaksanaan anggaran juga kadangkala kemudian dimanfaatkan dalam proyek-proyek di daerah yang didanai pemerintah pusat.

Para politisi yang mengetahui berbagai proyek tersebut kemudian mememanfaatkan posisinya.

Sementara orang di daerah untuk dapat memperoleh proyek-proyek yang dianggarkan kemudian harus melakukan lobi-lobi.

Hal inilah yang kemudian memicu aksi penyuapan dengan dalih 'fee' (jatah yang harus diberikan). Ada istilah orang daerah beli uang dengan uang, artinya untuk memperoleh anggaran itu merekapun harus membayar," katanya.

sumber : antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement