REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsudin menilai telah terjadi kekerasan modal (capital violence) di Indonesia. Hal ini dikatakan dia menyikapi kasus Mesuji dan Bima, NTB baru-baru ini.

"Di sini kita bisa melihat bagaimana modal telah menimbulkan kekerasan. Para pemilik modal bekerja sama dengan negara dan aparat keamanan, berusaha mengambil sumber daya alam yang ada. Usaha yang tidak disetujui rakyat ini, sayangnya mendapat legitimasi dari negara dan dilindungi aparat penegak hukum," ujarnya di kantor Pusat Da'wah Muhammadiyah pada Jumat (6/1) di Jakarta.

Menurutnya kasus Bima dan Mesuji tidak perlu terjadi, seandainya pemerintah dan aparat penegak hukum bisa bertindak lebih tegas. Pemilik modal tidak seharusnya bertindak represif terhadap masyarakat.

Aparat hukum dan pemerintah seharusnya juga lebih melindungi masyarakat. Peristiwa yang ada juga merupakan refleksi ketidakadilan hukum yang terjadi di Indonesia.

Masyarakat, menurut Din, tentu punya alasan mengapa menolak usaha tersebut beroperasi di wilayahnya. Din mencontohkan usaha pertambangan emas yang ditolak masyarakat Bima.

"Penolakan dikarenakan masyarakat takut wilayahnya rusak. Usaha pertambangan akan merusak lahan pertanaman bawang. Padahal bawang adalah komoditas unggul Bima. Kerusakan ini sudah terbukti di Sumbawa bagian barat." Ujar din.

Din mengkhawatirkan, hal ini akan membangkitkan perlawanan dari masyarakat. Hal ini dikarenakan, kekerasan yang sudah terjadi pada masyarakat (social violence). Masyarakat pada akhirnya tidak tinggal diam, dan akan melawan untuk mengatasinya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika