REPUBLIKA.CO.ID, MAGELANG --- Dana renovasi toilet di Gedung Nusantara I DPR RI yang direncanakan sebesar dua miliar rupiah dianggap tidak wajar dan terlalu besar. Hal ini diungkapkan oleh ketua Komisi VIII DPR, Abdul Kadir Karding.

"Menurut saya nilainya terlalu besar, tidak wajar, dan di mata publik kurang patut, maka Sekjen DPR perlu melakukan rasionalisasi. (Toilet) DPR biasa saja, yang penting bisa berfungsi," katanya usai meninjau pembangunan jembatan Sungai Putih di alur banjir lahar Gunung Merapi di Desa Jumoyo, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Kamis (5/1).

Ia mengatakan, alangkah baiknya apabila ada dana lebih dialokasikan untuk kebutuhan lain, misalnya penyelesaian masalah penanganan bencana."Apalagi, saat ini banyak berbagai daerah di Indonesia sedang dilanda bencana alam berupa banjir dan tanah longsor," katanya.

Ia mengaku belum melihat dan mempelajari langsung apakah yang direnovasi dengan dana sebanyak dua miliar rupiah itu hanya toilet saja atau bangunan yang lain. Menurut dia, karena permasalahan tersebut sudah mengundang rasa ketidakpantasan publik, maka harus dipikirkan kembali dan direvisi. "Dianggarkan yang patut saja, kami tidak butuh yang mewah," katanya.

Ia mengaku resah dengan berbagai informasi yang terus memperburuk citra DPR RI. "Kami sudah babak belur dengan isu publik yang bermacam-macam ditambah dengan masalah ini. Menurut saya dana renovasi tersebut harus direvisi. Saya kurang paham kenapa bisa menyentuh angka sebesar dua miliar rupiah itu," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika