REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik Yunarto Wijaya mengatakan, menteri tidak boleh melindungi kekuasaan politik presiden. Ia pun memandang, ancaman Sekretaris Kabinet Dipo Alam kepada para menteri untuk menjadi bemper presiden pun dianggap salah kaprah.
"Ini menyesatkan secara sistemik. Dalam konteks tata negara sudah salah kaprah ketika menteri melindungi kekuasaan politik presiden. Menteri harus professional dan tidak berhubungan dengan konstelasi politik yang ada," katanya ketika dihubungi Republika, Selasa (3/1).
Ia juga menilai, komentar kontroversial Dipo yang telah ke sekian kali itu sudah melanggar embarkasi dan melangkahi otoritas presiden sebagai satu-satunya majikan menteri yang ada. Langkah ini pun dianggap berpotensi memperkeruh situasi dan menambah liar kondisi politik yang ada.
Karena menteri tidak boleh terlibat politik praktis, ucap dia, kontrak yang ada antara presiden dan menteri bukan kontrak politik. Melainkan pakta integritas yang terkait target-target dari kementerian yang dibawahinya. Termasuk menteri-menteri yang berasal dari partai politik.
Ia menilai, masuknya kader partai politik di jajaran kabinet selama ini sudah memberikan efek negatif. Pasalnya, menteri tersebut dipaksa untuk bekerja pada dua pimpinan. Presiden RI sebagai pemimpin kabinet di satu sisi dan partai di sisi yang lain.
"Ucapan Dipo semakin menjerumuskan bahwa kerja utama menteri itu bukan profesional tapi politik. Ini menyesatkan," tambah dia.
Malah, bisa menjadi blunder dan dapat digunakan oleh lawan politik SBY. Karena itu, tambahnya, SBY seharusnya melakukan evaluasi terhadap pernyataan yang dianggap inisiatif politik pribadi tersebut.
"Ini hanya inisiatif politik Dipo Alam dalam memperdiksi konstelasi politik. Masalahnya dia bukan pengamat politik. Dia menteri yang kerja sesuai bidangnya. Komentar itu keluar dari Dipo itu tidak pantas," lanjutnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika