REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI (Bidang Hukum), Bambang Soesatyo memaparkan, dari informasi yang diterima Komisi III DPR RI dari internal BPK, mengapa audit investigasi kasus Bank Century pertama lebih dahsyat, karena saat itu dipimpin Anwar Nasution.
"Setelah Anwar lengser, BPK mulai menunjukkan gelagat perubahan sikap. Ada indikasi bahwa pimpinan BPK yang sekarang berada dalam tekanan. Faktor inilah, kata Bambang, yang diduga kuat mereduksi hasil audit forensik," tandasnya.
Kendati hasilnya mengecewakan banyak pihak yang menghendaki terbukanya seterang-terangnya kasus besar ini, Bambang Soesatyo tetap optimistis, 'tangan Tuhan' pasti membukanya kelak.
"Dan kami di DPR tentu tidak akan tinggal diam, kendati ada juga politisi di DPR tanpa malu-malu menggalang 'pengaburan' atas tindak kejahatan dalam proses 'bailout' Bank Century yang diduga merugikan keuangan negara Rp6,7 triliun," katanya.
Dikatakannya, tidak tertutup kemungkinan DPR RI akan mendorong penggunaan Kantor Akuntan Publik Internasional, seperti kasus Bank Bali. "Hal ini penting, untuk menghindari benturan kepentingan para pemangku jabatan, baik di Pemerintahan, DPR maupun di BPK sendiri," tegasnya.
Lebih dari itu, menurutnya, Timwas Kasus Century di DPR RI akan terus berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar ada jaminan proses hukum mega skandal ini tidak menemui jalan buntu lagi. "Apalagi, KPK sendiri diketahui sudah menggenggam bukti tentang aliran dana talangan itu. Pimpinan KPK yang baru bisa memeriksa ulang seorang pejabat Bank Indonesia (BI) yang diduga cukup mengetahui aliran dana talangan Bank Century," jelas Bambang Soesatyo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika