REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kapolri Jenderal Timur Pradopo dinilai gagal mengayomi masyarakat dan diminta menanggalkan jabatannya.
Anggota Fraksi PKB, Abdul Malik Haramain, mengatakan Polri harus dipimpin oleh orang-orang yang lebih mampu mengendalikan massa dan berkemampuan negosiasi yang tinggi.
Hal ini diperlukan agar Polri tidak sekedar sebagai penegak hukum, tapi juga pengayom masyarakat. "Beberapa kali kejadian bentrokan massa menelan korban jiwa semasa Polri dipimpin Timur Pradopo," kata Haramain, Senin (26/12).
Hal ini dinilainya sebagai sesuatu yang fatal dan tidak bisa dibiarkan. Selama Timur menjadi Kapolri, kata dia, pasti ada korban jiwa ketika terjadi bentrokan massa skala besar.
"Timur telah gagal melakukan reformasi di tubuh Polri. Paradigma Polri masih militeristik yang mengedepankan kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Karena itu, reformasi Polri tidak hanya merubah paradigma dari militer ke sipil, namun harus ada perubahan posisi kelembagaan Polri," jelasnya.
Polri, lanjut dia, tidak bisa berdiri sendiri. Apalagi bertanggungjawab kepada Presiden. Malik menilai Polri harus berada di bawah kendali Menteri Dalam Negeri. Reformasi pokok itu untuk memperkuat tugas Polri sebagai pengayom masyarakat dan penegak hukum.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
