REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan), Syafrie Syamsuddin menilai sulit menerapkan kebijakan wajib militer kepada masyarakat Indonesia. Menurut dia, kondisi geografis dan jumlah penduduk Indonesia berbeda dengan negara lain, seperti Singapura, yang menerapkan wajib militer.

Apalagi, imbuh dia, penerapan wajib militer di Indonesia membutuhkan biaya besar kalau mau diterapkan. Sehingga kebijakan tersebut sulit dilaksanakan.

"Untuk memobilisasi warga agar ikut wajib militer sulit dilakukan. Tapi, yang penting semangat juang bela negara harus tetap ada," ujar Syafrie di sela peringatan Hari Bela Negara di kantor Kementerian Pertahanan, Ahad (18/12).

Dikatakannya, untuk menyiasati penetrasi negara lain, pihaknya terus menanamkan pendidikan kebangsaan kepada prajurit TNI dan komponen cadangan nonmiliter, serta masyarakat. Dengan begitu, semangat juang seluruh rakyat Indonesia tetap terjaga dan selalu siap membela Tanah Air. Karena itu, pihaknya tidak khawatir dengan sistem pertahanan negara sebab setiap rakyat siap membela negara kalau dibutuhkan. "Kalau keadaan darurat, tidak disuruh pun semuanya siap angkat senjata," katanya.

Syafrie menilai, kesadaran membela negara menjadi pilar penting terciptanya kerukunan warga yang menjadi modal persatuan dan kesatuan agar NKRI tetap terjaga. Dia menyatakan, kepedulian membela negara tidak melulu berarti harus militeristik. Melainkan, pemahaman dan rasa cinta Tanah Air masyarakat kepada bangsa dan negaranya dengan selalu membela ketika ada ancaman muncul.

Atas dasar itu, pihaknya menyebut wajib militer tidak mendesak diberlakukan di Indonesia. "Tidak harus jadi militer untuk berjuang. Semuanya bisa membela negara," kata mantan panglima Kodam Jaya tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika