REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP, Rabu (14/12) berakhir dengan 15 butir sikap politik. Korupsi menjadi sorotan utama, namun beragam isu krusial juga tercermin di dalamnya. Soal pencalonan Presiden untuk Pemilu 2014, PDIP menyerahkan pada mekanisme AD/ART partai dan menghindari polemik tentangnya.
"Sesuai keputusan Kongres III di Bali, Rakernas memutuskan menyerahkan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2014 kepada Ketua Umum," kata Ketua DPP PDIP, Puan Maharani.
Ia mengatakan, seluruh kader partai diwajibkan menjaga soliditas partai, bekerja keras, dan menghindari polemik terkait calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan diusung PDIP. Polemik tentang hal ini, lanjut dia, dianggap berpotensi memecah-belah partai.
Rakernas juga merekomendasikan penyampaian siapa calon Presiden dan Wakil Presiden dilakukan pada momentum yang tepat sesuai dinamika politik nasional. "Siapapun yang dipilih, siapapun yang diumumkan ketua umum (menjadi calon), menjadi tanggung jawab kami untuk melaksanakan keputusan itu," tegas Puan.
Puan membantah rekomendasi soal pencalonan Presiden dan Wakil Presiden ini mencerminkan sikap tidak percaya diri PDIP. "Wah, kata siapa kami tidak pede? Kami justru pede, karena tidak mau ikut-ikutan partai lain," tepis dia.
Apalagi, masalah ini seharusnya merupakan urusan internal partai. Dia pun membantah berandai-andai tentang siapa yang akan dicalonkan dan kapan 'waktu tepat' untuk mengumumkan calon itu.
Meski menyerahkan masalah ini pada ketua umum partai, Puan memastikan PDIP memiliki mekanisme terkait pencalonan. Termasuk indikator yang akan dipakai untuk memutuskan calonnya, seandainya datang dari luar PDIP. "Siapapun yang akan diajukan PDIP bukan tiket gratis. Kami tidak akan beri tiket gratisan," tegas dia.
PDIP, tambah dia, tidak mau partainya hanya menjadi batu loncatan menuju kekuasaan. Puan juga membantah sedang mempersiapkan diri menjadi calon yang diusung partai ke tampuk RI 1 atau RI 2.
Tapi, sebagai kader partai dia menyatakan siap menjalankan apapun perintah ketua umumnya. Kalaupun ada persiapan yang dilakukan saat ini, ungkap dia, adalah konsolidasi partai untuk mewujudkan Presiden dan Wakil Presiden dari PDIP.
Soal koalisi, menurut Puan tak bisa dihindarkan dalam situasi politik Indonesia sekarang. Tapi, PDIP memandang penentuan koalisi belum perlu dilakukan saat ini. Meskipun, kata dia, koalisi memang niscaya karena Pemilu Presiden adalah untuk memilih pemimpin nasional.
Bagi Puan, tantangan PDIP saat ini adalah soliditas dan persiapan mesin partai untuk memuluskan target di Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden. Apalagi, kerap kali pesta demokrasi harus menghadapi realita permainan alat kekuasaan yang 'beralih fungsi' menjadi alat politik. "Itu tantangan setiap partai politik," tandas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika