REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Pemerintah terus mendata ormas asing yang beroperasi di Indonesia. Hingga kini, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) melakukan verifikasi dan mendapat setidaknya 160 ormas asing beroperasi di Indonesia.
“Kami terus melakukan pendataan untuk mengetahui aktivitas NGO (non-goverment organisation) asing itu,” kata Wakil Menteri Luar Negeri Wardana di kantor Kemenkopolhukam, Senin (5/12).
Dijelaskan Wardana, proses pendataan dilakukan bersama dengan lembaga berwenang terkait. Pihaknya juga mengundang perwakilan ormas asing untuk mau tunduk terhadap aturan dalam negeri.
Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Ormas, pendirian ormas dan kegiatan ormas, baik lokal maupun asing tidak perlu malapor ke pemerintah. Belajar dari kondisi itu membuat keberadaan ormas asing itu tidak terdata. Hal itu membuat pemerintah tidak bisa mengontrol aktivitas ormas asing tersebut.
Apalagi pendanaan dan kegiatan mereka kadang didanai asing. Karena itu, jika dilakukan verifikasi, pemerintah bisa memantau secara ketat kegiatan mereka. Pihaknya tidak memungkiri ormas asing itu terindikasi menggunakan dana asing. Sehingga kegiatannya kadang disusupi aktivitas intelijen untuk mencari informasi di Indonesia. “Itu baru indikasi dan laporan,” terang Wardana.
Meski begitu, Wardana menyatakan, pendataan digunakan hanya untuk tertib administrasi. Tidak ada niat untuk membubarkan atau membekukan aktivitas mereka di Indonesia.
Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Djohermansyah Djohan, mengatakan, aturan RUU Ormas direncanakan selesai pertengahan tahun ini. Jika aturan itu diberlakukan, setiap ormas yang beroperasi harus mendaftarkan diri ke Kemendagri. Dengan begitu, segala aktivitas dan pendanaannya dapat dikontrol pemerintah.
Kalau ditemukan kegiatan yang menyimpang, semacam kegiatan intelijen, pemerintah bisa membubarkan ormas asing tersebut. “Untuk datanya saya kurang tahu detail, tapi ada memang,” katanya di tempat yang sama.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
