REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Setelah mengeluhkan tentang belum berjalannya sistem informasi di Pemerintahan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga mengingatkan para menterinya agar tidak membuat statemen sembarangan ketika pertemuan internasional. Statement yang pada kenyataannya tidak segaris dengan keputusan Pemerintah.

"Saya tahu menteri sering diundang untuk menghadiri pertemuan ASEAN, ASEAN plus atau pertemuan-pertemuan bilateral. Saya berharap jangan sampai statement saudara yang dibawa dalam pertemuan penting tidak segaris dengan pemerintah,"ujar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, saat membuka sidang kabinet di Kantor Presiden, Jumat (2/12).

Pernyataan itu, kata SBY, justru akan membingungkan masyarakat internasional. Kenapa antara Presdien dengan para Menterinya bisa berbeda. Untuk itu kewajiban bagi Menteri Luar Negeri untuk mensosialisasikan hal-hal penting itu kepada forum internasional."Ini Presidennya ngomong apa, menterinya ngomong apa, menteri teknisnya berbeda tolong betul-betul  dimengerti,"katanya.

Menurut SBY hubungan Internasional bersifat sangat dinamis. Membahas berbagai isu, dari mulai ekonomi, kesejateraan sosial hingga perdamaian di tataran global. Sebut saja pertemuan G20, APEC dan ASEAN Summit, yang dilangsungkan pada November kemarin.

Pemerintah tentunya mempunyai kepentingan nasional untuk memperjuangkan tujuannya.  "Tapi tidak mungkin kita egois tanpa memikirkan kepentingan dunia,"terang SBY.

Pemerintah dalam setiap pertemuan telah menetapkan  kebijakan dan posisinya. Untuk itu SBY berharap ini dapat dipahami oleh jajaran di Pemerintah secara menyeluruh termasuk Gubernur. Misalnya posisi Indonesia tentang konflik di laut Cina Selatan, situasi di Myanmar, Afrika Utara dan  Timur Tengah.

Begitu pula isu-isu terkait dengan negara-negara di lintas pasifik yang melibatkan ASEAN. "Kita berangkat dari posisi dasar dan kebijakan nasional kita,"terangnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika