REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komisi III DPR mempertanyakan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dinilai tidak serius melakukan audit forensik guna mengungkap kerugian negara dalam kasus bailout senilai Rp 6,7 triliun ke Bank Century.
Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengkritik ketidakkonsistenan Ketua BPK Hadi Purnomo yang menyatakan, proses audit forensik mencapai 60 persen sampai 65 persen.
Padahal, beberapa waktu lalu, pihaknya mendapat laporan perkembangan audit forensik mencapai 90 persen. "BPK jangan masuk angin dalam mengaudit Century," harap Bambang di Jakarta, Senin (28/11).
Bambang menegaskan, hasil audit forensik bisa sebagai senjata pamungkas KPK untuk membongkar aktor intelektual bailout Century. Karena itu, pihaknya meminta BPK bekerja secara independen dan tidak berupaya melindungi pejabat tertentu.
Karena jika sampai hal itu terjadi, maka BPK tak lagi dipercaya rakyat. "BPK harus bekerja jujur. Jangan melindungi Sri Mulyani dan Boediono yang terlibat pencairan bailout," kata politikus Partai Golkar tersebut.
Bambang mengaku sangat berharap BPK bisa menyelesaikan audit forensik. Pasalnya, hanya dengan pegangan data audit BPK maka motif aliran dana yang diduga mengalir ke partai tertentu bisa dibuktikan.
Karena dengan begitu, pihaknya yakin partai besar menikmati aliran dana hasil bailour Century. "Saya harap BPK bisa membongkar semua ini," tegasnya.