REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, menilai demokrasi yang saat ini digunakan merupakan demokrasi yang mahal. Apalagi, untuk dapat mengusung calon presiden partai harus mendapat dukungan suara minimal 20 persen di parlemen.
"Itu konyol sekali. Menurut saya, partai yang lulus threshold harusnya bisa mengusung. Angka 20 persen ini adalah akal-akalan untuk menjegal partai lain. Undang-undang pemilu seharusnya memberikan ruang yang lebih luas," katanya di gedung DPR, Jakarta, Jumat (25/11).
Seharusnya, ujar dia, partai yang lulus parliamentary threshold (PT/ambang parlemen) bisa mencalonkan presiden. Sehingga peluang untuk mencalonkan presiden terbuka lebar. Jika melihat hasil pemilu 2009, maka akan ada sembilan calon presiden dan wakil. "Kalau ingin lebih progresif lagi, buka saja calon independen. Ini akan membuka kesempatan bagi calon dari kalangan kaum muda," cetus Fadli.
Ia mengaku akan mengusulkan agar aturan main minimal 20 persen tersebut dikoreksi. Alasannya, dapat merusak rekrutmen kepemimpinan nasional. Sehingga pada akhirnya orang yang muncul selalu sama.
Usulan ini juga karena Fadli menilai Partai Gerindra memiliki banyak tokoh muda yang harus diperjuangkan. Apalagi, selama ini yang menjadi kelemahan kelompok muda adalah masalah waktu dan tidak adanya kesempatan untuk maju dari kalangan senior.
"Di Gerindra banyak tokoh muda, tapi kita harus perjuangkan kader terbaik. Dan kita menginginkan Pak Prabowo maju. Politik itu tidak bisa instan. Kelemahan kelompok muda adalah masalah waktu," kata Fadli.
Sementara mereka yang lebih senior, lanjut Fadli, sudah lebih banyak jalinan silaturahmi. "Saya kira itu masalah waktu saja. Kalau realitas politik sekarang belum sampai situ. Karena aturan yang ada, capres dan cawapres dicalonkan parpol dan gabungan parpol. Maka realitas politik belum menunjukkan peluang bagi kalangan muda," jelas dia.
Menanggapi hal ini, Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), M Arwani Thomafi, mengatakan semakin banyak calon presiden maka akan semakin baik. "Tidak perlu takut untuk munculnya beberapa pasangan capres cawapres. Yang penting posisi parpol tetap sebagai pengusung. Itu penting karena parpol sebagai pilar demokrasi masih sangat harus kita pertahankan," katanya.
Ia juga menilai kalau setiap partai politik memang seyogianya memiliki sosok yang dapat diusung menjadi capres. "Kita belum, akan diputuskan di Mukernas. Tapi menurut saya, PPP akan mencari calon presiden dari kalangan kita sendiri. Aspirasi kuat dari bawah partai kalau PPP harus punya," ujar Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika