REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Masuk musim hujan seperti tahun-tahun sebelumnya pemerintah mulai gencar sosialisasi kesiapsiagaan bencana. Segala hal yang sifatnya teknis penanganan bencana sudah disiapkan dan disiagakan. Namun hal ini dinilai seperti pemadam kebakaran.
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup, Berry Nahdian Furqan mengatakan bencana banjir dan longsor yang diprediksi terjadi disumbang juga oleh rusaknya daerah tangkapan air, baik itu di Jakarta maupun di daerah-daerah.
Disebutkan gerakan satu juta pohon jika tidak dibarengi dengan kebijakan pembatasan pembukaan lahan hutan, kata Berry sama saja bohong. Sebab, menurut dia, jika di suatu daerah ditanam sekitar seribu pohon, tapi di daerah lain wilayah sama ditebang 2.000 pohon.
"Pemerintah pura-pura rehabilitasi lingkungan tapi di sisi lain justru melegalkan pembukaan lahan," tutur dia saat dihubungi Republika, Rabu (15/11).
Saat ini berdasarkan data nasional lahan hutan seluas lebih dari 9 juta hektar dibuka untuk perkebunan kelapa sawit dan pertambangan. Data ini belum ditambah dengan perizinan yang dikeluarkan pemerintah daerah. Dicontohkan sejak era otonomi daerah di Kalimantan Tengah telah dibuka 1,8 juta hektar lahan.
Perkebunan kelapa sawit kata Berry tidak bisa menahan laju air permukaan seperti hutan dengan semak belukar dan vegetasi alami. Daerah yang dataran tingginya kebun kelapa sawit di dataran rendahnya tetap banjir.
Kerusakan di daerah hulu daerah aliran sungai (DAS) juga menggambarkan pemerintah tidak serius untuk antisipasi bencana banjir di hilir atau perkotaan. Di sisi lain jika pemerintah memberikan tempat relokasi baik, maka masyarakat kemungkinan besar mau pindah dari bantaran sungai.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
