REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara Brilian Moktar mengatakan, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Widjajono Partowidagdo dinilai terlalu 'gegabah' mengusulkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
"Seakan-akan dia tidak peduli jika pernyataan itu akan menimbulkan efek negatif," katanya di Medan, Selasa (15/11).
Brilian mengatakan, Wamen ESDM Widjajono Partowidagdo seharusnya menyadari bahwa kenaikan harga BBM sangat sensitif dalam perekonomian nasional. Sebagai salah satu komoditas potensial dan strategis, usulan kenaikan harga BBM bersubsidi jenis premiun dan solar itu akan mempengaruhi gejolak perekonomian di tanah air.
Pihaknya berkeyakinan usulan tersebut akan mempengaruhi pasar saham serta memunculkan spekulan-spekulan yang selalu mencari keuntungan atas kebutuhan masyarakat. "Saya perkirakan, tidak lama lagi harga kebutuhan pokok masyarakat akan bergejolak," kata anggota Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Sumut itu.
Selain itu, usulan tersebut juga dinilai kurang etis karena bukan disampaikan pihak yang lebih berkompeten yakni Menteri ESDM Jero Wacik. Apalagi kebijakan tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar (multiplier efect) dalam perekonomian seperti kenaikan harga kebutuhan dan inflasi.
"Seharusnya didiskusikan dulu dengan menterinya sebelum dipublikasikan," kata Brilian yang merupakan politisi PDI Perjuangan.
Menurut dia, pemerintah harus dapat memberikan alasan yang masuk akal dan dapat dimaklumi jika berencana menaikkan harga BBM bersubsidi jenis premium dan solar tersebut. Meski kenaikannya hanya diusulkan Rp 1.000 per liter, tetapi persentasenya lebih dari 20 persen sehingga sangat memberikan pengaruh dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Dengan kondisi APBN belakangan ini, pemerintah harus dapat memberikan penjelasan yang transparan tentang pemanfaatan dana yang tidak dipergunakan karena pengurangan subsidi tersebut. "Dananya mau dikemanakan, harus dijelaskan secara transparan. Sedangkan anggaran yang ada selama ini saja banyak yang 'bocor'," katanya.
Selain itu, kata Brilian, jika pemerintah tidak mampu memberikan subsidi yang merupakan salah satu manfaat kemerdekaan, sebaiknya tidak mengeluarkan pernyataan yang terkesan mengancam seperti mengurangi pasokan BBM.
"Pernyataan tersebut bisa meresahkan masyarakat. Karena itu, saya sangat menyesalkan pernyataan Wamen ESDM tersebut," katanya.
Sebelumnya, Wamen ESDM Widjajono Partowidagdo mengusulkan kenaikan harga BBM bersubsidi jenis premium dan solar untuk kendaraan pribadi sebesar Rp 1.000 per liter. "Cara mengurangi subsidi BBM cuma ada dua yakni kenaikan harga dan pengurangan pasokan melalui pengaturan," katanya di Jakarta, Senin (14/11).
Saat ini, pemerintah menetapkan harga premium dan solar sebesar Rp 4.500 per liter. Widjajono mengusulkan agar premium dan solar dinaikkan menjadi Rp 5.500 per liter. Menurut dia, dirinya akan membicarakan kenaikan harga BBM tersebut dengan Menko Perekonomian Hatta Rajasa, sebelum dibahas bersama DPR.
"Kalau setuju, segera kita laksanakan, karena bisa menghemat subsidi. Diharapkan bulan depan atau awal tahun depan, sudah ada keputusannya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika